Page 27 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 27

D ARI DPR HA SIL  PEMIL U 1955
                                                                                                      KE DPR -GR



                                                  berhasil mengajukan persoalan Irian Barat untuk dibicarakan dalam
                                                  sidang umum PBB. DPR juga tetap melakukan sidang untuk mendukung
                                                  keberadaan wakil-wakil rakyat minoritas, membahas UU Pemerintahan
                                                  Daerah, hingga membahas berbagai resolusi yang berkaitan dengan
                                                  konflik di Hongaria dan penarikan pasukan asing dari suatu negara.
                                                       Alamiahnya, dinamika dalam sidang-sidang DPR berlangsung
                                                  dalam setiap sidang, misalnya resolusi mengenai Hongaria yang
                                                  diusulkan oleh Anwar Haryono dari Masyumi. Resolusi tersebut
                                                  berisi kecaman terhadap intervensi yang dilakukan oleh Uni Sovyet
                                                  terhadap Hongaria sekaligus menuntut Uni Sovyet untuk menarik
                                                  pasukannya. Karena terdapat usulan pula dari Adam Malik mengenai
                                                  adanya resolusi yang meminta PBB untuk mengeluarkan kebijakan yang
                                                  mewajibkan anggotanya menarik pasukan bersenjata dari negara lain,
                                                  dengan mengacu pada kasus-kasus di Terusan Suez dan Hongaria,
                                                  sempat diusulkan agar kedua resolusi ini “dikawinkan”   saja karena
                                                                                                     26
                                                  mengandung kemiripan. Namun, pada akhirnya kedua resolusi ini
                                                  disetujui untuk dibahas masing-masing oleh parlemen. Tidak ada yang
                                                  menolak usulan resolusi Adam Malik, sedangkan usulan resolusi Anwar
                                                  Haryono tidak disetujui antara lain oleh PKI karena partai ini tetap
                                                  menganggap bahwa Uni Sovyet tidak melakukan intervensi melainkan
                                                  masuk ke Hongaria karena diminta oleh Hongaria sendiri.
                                                       Bahkan pada bulan November 1956 DPR mampu menyelesaikan
                                                  pembahasan tujuh RUU yang menunjukkan cukup tingginya
                                                  produktivitas DPR saat itu,  sehingga dapat dikatakan bahwa tahun
                                                                           27
                                                  tersebut merupakan tahun dengan produktivitas tertinggi selama
                         Alamiahnya,              masa-masa sidang DPR hasil Pemilu 1955 dalam tahun pertamanya
                    dinamika dalam                bertugas.. Secara keseluruhan, sejak DPR “baru” ini bersidang pertama

                sidang-sidang DPR                 kali pada tanggal 28 Maret 1956 hingga masa sidang terakhir sebelum
                                                  reses pada 19 Desember 1956, tujuh belas RUU berhasil disahkan. Hal
                berlangsung dalam                 ini kemudian membuat koran Suluh Indonesia menyebutnya sebagai

                       setiap sidang,             “rekor produktivitet dalam sedjarah kita”.
                                                                                       28
                   misalnya resolusi                   Hal tersebut juga mencakup RUU yang disahkan, yaitu  RUU

               mengenai Hongaria                  Anggaran Belanja tahun 1956, yang menjadi Rencana Anggaran Belanja
                                                  (RAB) pertama yang disahkan DPR dalam tahun anggaran berjalan,
               yang diusulkan oleh                meskipun sesungguhnya sudah terlambat, yaitu pada tanggal 19

                    Anwar Haryono                 Desember 1956. Pada masa sebelumnya, RAB selalu baru disahkan satu
                       dari Masyumi.

                                                  26  Istilah “dikawinkan” merujuk pada kata yang digunakan oleh koran dan usulan anggota DPR saat
                                                    itu.
                                                  27  Suluh Indonesia, 29 November 1956, hlm.
                                                  28  Suluh Indonesia, 21 Desember 1956, hlm. 3



                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   21
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32