Page 30 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

prinsip yang akhirnya diajukan untuk dilakukan pemungutan suara.
Usulan yang menghendaki Ketua DPR menjadi pejabat presiden
disetujui dengan suara 143 mendukung dan 32 menolak. Sementara
itu, usul untuk membentuk Majelis Perwakilan ditolak 128 suara
dan hanya didukung 27 suara, serta suara yang menghendaki Ketua
Konstituante sebagai pejabat presiden ditolak oleh 129 suara melawan
36 suara mendukung. 35
Mundurnya Hatta juga tidak berarti DPR segera menghentikan
upaya untuk “menyatukan” kembali kedua tokoh proklamator tersebut.
Dua usul resolusi pernah diajukan oleh Asrarudin tentang “Realisasi
Pemulihan Kerjasama Dwi Tunggal Soekarno-Hatta” dan oleh Memet
Tanumijaya tentang “Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk Mencari
Bentuk Kerjasama Soekarno-Hatta”. Usul resolusi yang pertama
kemudian ditarik kembali oleh pengusulnya karena dinilai telah
tertampung dalam usulan resolusi kedua yang lebih luas. Usulan
Memet Tanumijaya akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR pada
bulan November 1957.
Oleh karena itu, satu tahun setelah DPR menerima keputusan
Mundurnya pengunduran diri Hatta dari kursi wakil presiden, DPR membentuk

Hatta juga tidak panitia ad hoc parlemen beranggotakan 9 orang yang bertujuan mencari
berarti DPR segera bentuk realisasi kerja sama dwitunggal Soekarno Hatta, yang disetujui
semua fraksi di parlemen kecuali Acoma, dengan perbandingan suara
menghentikan 119 suara anggota menyetujui dan hanya 1 suara menolak. Mengenai
upaya untuk penolakannya, Ibnu Parna dari Acoma beralasan bahwa “ada atau tidak

“menyatukan” adanya kerjasama dwitunggal, tetap sama-sama tidak ada gunanya”. 36
Setengah bulan bekerja, Panitia 9 DPR yang beranggotakan
kembali kedua Ahem Erningpraja (Ketua), Anwar Cokroaminoto, Achmad Syaichu,

tokoh proklamator Memet Tanumijaya, Asrarudin, Katamsi Sutisna Senjaya, M. Siregar,
tersebut. Anwar Haryono dan I.J.Kasimo, melaporkan bahwa mereka belum
bisa menetapkan bagaimana bentuk kerja sama Soekarno-Hatta yang
akan diterapkan, meskipun telah melakukan pembicaraan dengan
wakil-wakil partai politik dan organisasi di DPR. Akan tetapi, panitia 9
setidaknya telah menemukan empat pendirian politik berkait dengan
hal ini. Pertama, pihak-pihak yang diajak bicara setuju dengan adanya
kerja sama; kedua, Hatta kembali dijadikan wakil presiden; ketiga,
menyetujui pembentukan kabinet presidentil dan zaken kabinet
dengan Hatta sebagai perdana menteri; keempat menyetujui hanya

35 Bintang Timur, 18 September 1957, hlm. 1
36 Bintang Timur, 30 November 1957, hlm. 1

dpr.go.id 24