Page 32 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

presiden kurang atau tidak menghargai DPR pilihan rakyat. Dewan
38
Nasional akhirnya benar-benar terbentuk pada tanggal 11 Juli 1957 dan
langsung diketuai Soekarno. Tugasnya baru berakhir sesudah diganti
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang dibentuk pada
tanggal 22 Juli 1959 dan juga diketuai oleh Soekarno.
Seiring tanggapan pro dan kontra berbagai pihak terhadap
Konsepsi Presiden ini, krisis di daerah makin berlangsung dalam
skala yang semakin meluas. Keadaan yang memburuk menyebabkan
Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandat kepada
Presiden Soekarno, yang segera memberlakukan status SOB (negara
dalam keadaan bahaya) dan membentuk kabinet baru dipimpin politisi
nonpartai Juanda Kartawidjaja. Pemerintahan baru tersebut, meskipun
bersifat nonpartai, pada hakikatnya tetap merupakan kabinet koalisi
partai-partai. Tidak ada satu pun anggota PKI di dalamnya. Sementara
itu, Masyumi secara organisasi melarang anggotanya turut serta
dalam kabinet dengan alasan prosedur yang ditempuh Presiden dalam
membentuk kabinet secara mutlak bertentangan dengan UUD dan
tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, pembentukan kabinet

Seiring “secara mutlak” dalam keadaan bahaya dinilai bertentangan dengan
undang-undang keadaan bahaya itu sendiri. Namun demikian, dua
tanggapan pro
anggota Masyumi sempat menjadi anggota kabinet, tetapi keduanya
dan kontra berbagai segera berhenti dari keanggotaan Masyumi karena menerima
pihak terhadap kedudukan tersebut. Satu orang dikeluarkan, satunya lagi keluar atas
39
Konsepsi Presiden inisiatif sendiri. Soekarno dan Juanda memang mengatakan bahwa
kabinet masih tetap bertanggung jawab kepada DPR dan partai-partai
ini, krisis di daerah
yang terlibat di dalamnya juga merupakan mayoritas di dalam DPR.
makin berlangsung Akan tetapi, sebagaimana ditulis Ricklefs, rasa saling bermusuhan
dalam skala yang antara partai-partai politik telah terlihat terlalu berat bagi mereka

semakin meluas. untuk bekerja sama dalam mempertahankan sistem parlementer.
Selain itu, apa yang terjadi ini tidak lebih daripada suatu isyarat bagi
suatu sistem yang mendekati ajalnya. 40
Berkait dengan status SOB negara, sebagai tindak lanjut dari
pengumuman keadaan darurat tersebut, pemerintah lalu mengajukan
RUU Keadaan Bahaya ke DPR. Dalam rapat pleno pembahasan RUU
ini, terdapat tiga prinsip yang dipersoalkan DPR yang kesemuanya
terkandung dalam pasal satu, yaitu: (1) mekanisme menyatakan keadaan

38 , M. Isa Anshary, “Musyawarah Nasional”. Daulah Islamiyah, no.9. tahun 1, September 1957
39 Noer, Deliar. Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional 1945 -1965. Jakarta, PT. Pustaka Utama
Grafiti, 1987, hlm. 363-364
40 Ricklefs, Op. Cit., 537

dpr.go.id 26