Page 29 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

undang-undang dasar tetap diselesaikan Dewan Konsitituante. 32
Mengacu pada kondisi tersebut, pemerintahan Juanda yang
menggantikan kabinet Ali II kemudian mengajukan RUU kepada
DPR mengenai penunjukan pejabat yang akan menggantikan tugas
presiden sehari-hari bila presiden berhalangan, mangkat atau berhenti.
Berbagai opini yang beredar di kalangan anggota DPR saat itu adalah
mengganti presiden dengan: pertama, Ketua Mahkamah Agung; kedua,
Ketua Dewan Konstutuante; ketiga, Ketua DPR; keempat, dibentuk
Majelis Perwakilan yang terdiri dari Ketua DPR, Perdana Menteri dan
Ketua Mahkamah Agung. Pandangan ini tentu saja menidakkan usulan
pemerintah dalam RUU yang menyatakan bahwa pejabat presiden yang
akan diangkat adalah perdana menteri.
Alasan pemerintah mengajukan perdana menteri sebagai pejabat
presiden mengacu pada UUDS 1950 pasal 45 ayat 2 yang menyebut
bahwa tugas wakil presiden adalah membantu tugas presiden dalam
melakukan kewajibannya dan menjalankan pekerjaan presiden sehari-
hari jika presiden berhalangan. Karena wakil presiden tidak ada, perlu
ditunjuk pejabat yang tidak menjadi wakil presiden, namun dapat
bertindak atas nama presiden untuk menjalankan tugas keseharian
presiden jika presiden berhalangan. Karena belum adanya peraturan
mengenai hal tersebut, dapat diambil sistem dalam Konstitusi RIS
pasal 72 ayat 1 yang pada hakikatnya menyatakan bahwa pejabat yang
ditunjuk presiden sesungguhnya telah menjalankan tugas sehari-hari
presiden. Pemerintah memiliki pandangan bahwa lebih tepat menunjuk
perdana menteri daripada Ketua DPR, anggota DPR, atau Ketua Dewan
Konstituante karena perdana menteri diangkat dan diberhentikan oleh
presiden, sedangkan pejabat yang lain tersebut tidak. Hal tersebut
juga berlaku ketika yang diangkat adalah Ketua Mahkamah Agung
karena kekuasaan peradilan sebaiknya tidak menjalankan kekuasaan
Atas usulan eksekutif. 33
pemerintah ini, Atas usulan pemerintah ini, DPR menolak dengan alasan yang

DPR menolak didasarkan pada hukum tata negara yang berlaku, yaitu seorang
menteri yang berada di bawah perdana menteri, tidak dapat diperintah
dengan alasan oleh presiden dan karenanya tidak bertanggung jawab kepada presiden.

yang didasarkan Selain itu, presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR sehingga
pada hukum tidak mungkin dijabat oleh perdana menteri yang harus bertanggung

tata negara yang jawab kepada presiden. 34
Dalam rapat pleno DPR tanggal 17 September 1957, hanya tiga
berlaku
32 Bintang Timur, 30 Agustus 1957, hlm. 3
33 Ibid.
34 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 23
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018