Page 93 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

Menteri Kesejahteraan Sosial
Komisi G Titi Memet Tanumijaya Menteri Kesehatan
Kesejahteraan Sosial (Golongan Perempuan)
Menteri Agama
Komisi H K.H. Musta’in
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (NU)
Komisi I Latief Hendraningrat (Golongan Menteri Luar Negeri
Luar Negeri Karya – Angkatan Darat)
Komisi J Sarino Mangunpranoto Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan), (PNI) Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Golongan Agama

Keanggotaan DPR-GR juga adalah anggota MPRS, sebagaimana
tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945: “Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-
golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.
Sebagai “lembaga baru”, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, keanggotaan
MPRS dibentuk oleh Presiden Soekarno dua hari sebelum perayaan
Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1960. Berdasarkan pengumuman
pemerintah yang disiarkan melalui pers dan radio pada tanggal 15
Agustus 1960, keanggotaan MPRS terdiri atas 283 anggota DPR-GR; 94
utusan daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta,
Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan
Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau, Maluku, Jambi,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah, dan Irian Barat; serta 232 wakil golongan karya yang terdiri
atas wakil-wakil petani, buruh/pegawai negeri, pengusaha nasional,
koperasi, angkatan 45, angkatan bersenjata, veteran, alim ulama Islam,
alim ulama Katholik, alim ulama Proterstan, alim ulama Hindu Bali,
pemuda, seniman, wartawan, dan cendekiawan/pendidik. 132
Penetapan Presiden nomor 12 tahun 1959 menyebutkan bahwa
Keanggotaan tugas MPRS adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN). Dibandingkan dengan tugas dan wewenang MPR dalam UUD
MPRS ini tentu saja
1945 sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 2, pasal 6
tidak menyertakan ayat 2, dan pasal 3, hanya pasal 2 UUD 1945 yang menjadi tugas MPRS
Partai Masyumi menurut Penetapan Presiden tersebut, yaitu menetapkan GBHN. 133

sebagai partai besar di Keanggotaan MPRS ini tentu saja tidak menyertakan Partai
Masyumi sebagai partai besar di dalamnya. Tidak diikutsertakannya
dalamnya.

132 Abadi, 16 Agustus 1960, hlm. 1
133 Poesponegoro dan Notosusanto, Op. Cit., hlm. 312

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 87
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018