Page 94 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Masyumi dalam DPR-GR, praktis telah menutup peran serta Masyumi
dalam kelembagaan negara. Lebih dari itu, kiprah Masyumi di pentas
politik nasional bahkan lenyap sama sekali tatkala pada tanggal 17
Agustus 1960, Presiden Soekarno secara resmi meminta pengurus
partai ini membubarkan partainya.
Pimpinan Masyumi mengumumkan keputusan presiden ini di
koran miliknya, Abadi, pada tanggal 18 Agustus 1960 atau sehari setelah
keputusan presiden tersebut dibuat. 134
Dua bulan setelah anggota DPR-GR dilantik, DPR-GR akhirnya
melaksanakan Rapat Pleno DPR-GR untuk pertama kalinya, yaitu
pada tanggal 31 Agustus 1960. Rapat Pleno berkait dengan pidato
Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960 yang mengumumkan
pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda.
Hubungan Indonesia dengan Belanda saat itu memang telah
berada pada titik terendah, mengacu pada laporan dalam Buku Tahunan
Kementerian Luar Negeri Belanda tahun 1958/1959. Pemerintah
Belanda, dalam buku tersebut, menganggap tindakan-tindakan
pemerintah Indonesia yang mengambil alih perusahaan-perusahaan
Belanda di Indonesia, sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak
sah. Karena hal tersebut, Indonesia, dituntut untuk mengembalikannya
kembali dan membayar ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang
timbul. Sejak tahun 1957, kaum buruh dan karyawan Indonesia
135
memang telah mulai melakukan pengambila-alihan milik perusahaan
Belanda di Indonesia sebagai aksi pembebasan Irian (Papua). Untuk
mencegah anarki, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Nasution selaku
Perang Pusat, memutuskan untuk mengambil-alih semua perusahaan
milik Belanda dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah
Indonesia.
136
Terhadap pidato Presiden Soekarno tersebut, Komisi Luar
Negeri DPR-GR segera saja menyikapinya dengan mengadakan rapat-
rapat, termasuk dengan Menteri Luar Negeri, untuk membicarakan
pemutusan hubungan diplomatik tersebut. Tanggal 29 Agustus 1960,

Gambar 2.5.6 Komisi Luar Negeri DPR-GR berhasil menyusun dua usulan pendapat.
Koordinasi Bidang Kerja Komisi Oleh Pimpinan DPR-GR, usulan ini dibawa ke Rapat Pleno DPR-GR.
DPR-GR
Dalam Rapat Pleno pertama tersebut, DPR-GR dengan suara bulat
menyetujui kedua usulan pendapat Komisi Luar Negeri sebagai
Pernyataan Pendapat DPR-GR.

134 Abadi, 18 Agustus 1960, hlm. 1
135 Abadi, 21 September 1959, hlm. 1
136 Poesponegoro dan Notosusanto, Op. Cit., hlm. 332-333

dpr.go.id 88