Page 91 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

Apapun pro-kontra yang ditujukan pada konsep Manipol-
USDEK, dalam sidangnya pada tahun 1960, MPRS pada akhirnya
menetapkan manipol menjadi GBHN.
Dengan diangkatnya anggota DPR-GR, otomatis anggota DPR
yang sebelumnya menjabat sesuai dengan Penetapan Presiden No. 1
tahun 1959 diberhentikan dari jabatannya melalui keputusan presiden
pula, yang berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan DPR-GR.
Terhadap anggota DPR yang tidak diangkat menjadi anggota DPR-GR,
pemerintah memberikan tunjangan pensiun. 131
Ketua DPR-GR yang diangkat adalah KH. Zainul Arifin Pohan
(NU). Pada awalnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 241
Tahun 1960 tanggal 20 September 1960, hanya diangkat satu orang
wakil ketua sebagai Wakil Ketua I yang dijabat oleh Arudji Kartawinata
(PSII). Baru pada dua bulan berikutnya, dikeluarkan Keputusan
Presiden RI nomor 339 Tahun 1960 tanggal 26 Desember 1960 yang
berisi pengangkatan kembali tiga orang wakil ketua yang dijabat oleh
Subamia (PNI), M.H.Lukman (PKI) dan Mursalin Daeng Mamangung
(Golongan Angkatan Bersenjata/Angkatan Laut).
Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 2/Pimp/1961,
Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR memiliki garis koordinasi tugas
dan pembagian kerja masing-masing, sebagaimana terlihat dalam
tabel berikut ini.

Tabel 2.5.4.
Koordinasi Tugas Pimpinan DPR-GR

Nama dan Jabatan Koordinasi Tugas

Ketua : Pimpinan DPR-GR, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran
K.H. Zainul Arifin Pohan
Wakil Ketua :
Panitia Rumah Tangga, Komisi C (Keamanan Nasional/Kehakiman), Golongan Karya
Mursalin Daeng Mamangung
Wakil Ketua : Komisi A (Pemerintahan Agung), Komisi B (Keuangan), Komisi G (Kesejahteraan Sosial), Komisi H (Dalam Negeri
Subamia dan Otonomi Daerah), Golongan Nasionalis

Wakil Ketua : Komisi D (Produksi), Komisi E (Distribusi), Komisi F (Pembangunan), Golongan Komunis
M.H.Lukman
Wakil Ketua :
Komisi I (Luar Negeri), Komisi J (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan), Golongan Agama)
Arudji Kartawinata

131 Ibid., hlm. 101

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 85
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018