Page 96 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Soekarno. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini pun
ditentukan oleh presiden.
3. Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa antikebebasan pers.
Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh Soekarno.
Ditutupnya Harian Abadi milik Masyumi dan Harian
Pedoman dari PSI merupakan contoh dari pembatasan
kebebasan pers.
4. “Basic Human Rights” menjadi sangat lemah. Soekarno
dengan mudah dapat menyingkirkan lawan-lawan politik
yang tidak sesuai dengan kebijaksanaanya atau yang
mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah
lawan politik bahkan kemudian menjadi tahanan politik
Soekarno, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan
Sosialis. 138
Oleh karena itu, ketika DPR-GR menyusun peraturan tata tertib,
peraturan tersebut pun tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan
Sebagai Soekarno yang dominan.
landasan kerja

bagi DPR-GR, 2.6 Peraturan Tata Tertib DPR-GR :
Presiden Sukarno Deskripsi Komparasi

lalu menetapkan Sebagai landasan kerja bagi DPR-GR, Presiden Soekarno lalu
menetapkan Peraturan Tata Tertib DPR-GR. Peraturan Presiden Nomor
Peraturan Tata
4 Tahun 1960 tentang Susunan DPR-GR pasal 6 memang menyebutkan
Tertib DPR-GR. bahwa peraturan Tata Tertib DPR-GR ditetapkan dengan Peraturan
Presiden. Oleh karena itu, presiden kemudian mengeluarkan Peraturan
Presiden No. 14 tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-GR
pada tanggal 12 Juli 1960. Akan tetapi, Perpres no. 14 tahun 1960 ini
hanya diberlakukan selama 5 bulan karena kemudian diperbarui
kembali melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 28
tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-GR tanggal
29 Desember 1960. Perpres yang disebut terakhir berlaku cukup lama,
selama 4 tahun, sebelum akhirnya diganti lagi dengan Peraturan
Presiden nomor 32 tahun 1964.
Perkembangan penetapan peraturan tata tertib di parlemen
Indonesia sejak masa Demokrasi Parlementer hingga masa Demokrasi
Terpimpin dapat digambarkan dalam chart berikut ini.

138 Lihat, Afan Gaffar, Politik Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 30-31

dpr.go.id 90