Page 99 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

dipegang oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang
berasal dari anggota yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
Dalam hal tata tertib memimpin sidang, baik DPR-GR maupun DPR
masa sekarang, terdapat maksud yang sama, yaitu Ketua (pimpinan)
sidang hanya dapat berbicara dalam kaitan tugasnya memimpin sidang.
Namun, dalam tata tertib DPR-GR terdapat pencantuman ketentuan
lain yang menyatakan bahwa jika ketua hendak turut berbicara tentang
persoalan yang sedang dirundingkan, untuk sementara ketua harus
meninggalkan tempat duduknya dan kembali lagi setelah selesai
berbicara.
Selain itu, dalam hal Alat Kelengkapan DPR, juga masih terdapat
persamaan antara alat kelengkapan DPR pada periode sekarang dengan
Badan Perlengkapan pada masa DPR-GR berdasarkan Perpres nomor
28 tahun 1960, seperti keberadaan Badan Musyawarah (di DPR-GR:
Panitia Musyawarah), Komisi-Komisi, Badan Anggaran (di DPR-GR:
Panitia Anggaran), Badan Urusan Rumah Tangga (di DPR-GR: Panitia
Rumah Tangga), dan Panitia Khusus. Namun dalam Tata Tertib DPR-
GR tidak disebutkan adanya Alat Perlengkapan seperti Badan Legislasi,
Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan,
dan Panitia Kerja.
Sementara itu, Jika dibandingkan dengan peraturan tata tertib sebelumnya,

dalam DPR posisi Ketua Sementara dalam Tata Tertib DPRS dan DPR hasil pemilu
1955 dan DPR setelah Dekrit Presiden juga dijabat oleh anggota yang
kini, pimpinan berusia tertua. Hanya saja dalam Tata Tertib DPR setelah Dekrit

sementara Presiden terdapat pula ketentuan yang mengatur bahwa apabila
semacam itu anggota yang tertua menolak atau berhalangan, DPR akan diketuai

dipegang oleh untuk sementara oleh anggota yang berusia lebih muda di bawah yang
tertua. Sedangkan di dalam Peraturan Tata Tertib DPR-GR setelah
1 (satu) orang pembubaran DPR (1960) hal ini tidak diatur sama sekali. Sementara

ketua dan 1 (satu) itu dalam hal jumlah wakil ketua, DPRS dan DPR hasil pemilu 1955
orang wakil ketua dan DPR setelah Dekrit Presiden memiliki tiga orang wakil ketua yang

yang berasal dipilih oleh DPR melalui aturan yang berlaku, sedangkan kedua tata
tertib DPR-GR memiliki empat orang wakil ketua. Tabel berikut ini
dari anggota memperjelas ketentuan dan perbedaan tersebut.

yang tertua dan
termuda dari fraksi

yang berbeda.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 93
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018