Page 100 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tabel 2.6.1
Pimpinan dalam Peraturan Tata Tertib
DPRS, DPR, DPR-GR

Tata Tertib
Ketua Sementara Jumlah Pimpinan Pemilihan
DPR-DPRGR
DPRS dan DPR Anggota tertua 1 Ketua + 3 Wakil Ketua Diatur
Hasil Pemilu
Anggota tertua. Apabila anggota yang tertua
DPR Pasca Dekrit menolak atau berhalangan, DPR akan diketuai 1 Ketua + 3 Wakil Ketua Diatur
Presiden untuk sementara oleh anggota yang tertua di
bawahnya
DPR-GR 1960 Tidak diatur 1 Ketua + 4 Wakil Ketua Tidak Diatur
DPR-GR 1960-1964 Anggota tertua 1 Ketua + 4 Wakil Ketua Tidak Diatur

Dalam paparan setelah ini, pembahasan mengenai Peraturan
Tata Tertib DPR-GR akan mengacu pada tata tertib yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun
1960. Peraturan tata tertib ini akan dibandingkan dengan peraturan
tata tertib di parlemen Indonesia yang berlaku sebelumnya. Untuk
memudahkan pemahaman, peraturan tata tertib berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 1960 ini akan
disebut dengan Tatib DPR-GR 1960-1964. Yang dijadikan perbandingan
adalah (1) peraturan tata tertib yang didasarkan pada Keputusan DPRS
No. 30 tahun 1950 (Tatib DPRS dan DPR Hasil Pemilu); (2) peraturan
tata tertib yang didasarkan pada Keputusan DPR No. 8 tahun 1959
(Tatib DPR Pasca-Dekrit Presiden); dan (3) peraturan tata tertib yang
didasarkan pada Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 (Tatib DPR-GR
1960). 139

2.6.1 Badan Perlengkapan DPR-GR
Badan Perlengkapan dalam DPR-GR, sebagaimana tercantum
dalam bab II pasal 6 s.d. 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia
nomor 28 tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-
GR, masing-masing memiliki bentuk dan kewajiban sebagai berikut.

a. Panitia Musyawarah
Panitia Musyawarah terdiri atas Ketua DPR-GR sebagai anggota
merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya tujuh

139 Peraturan Tata Tertib DPRS, DPR dan DPR-GR dalam tulisan ini diambil dari buku “Himpunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” yang diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal DPR RI. Lihat, Sekretariat Jenderal DPR RI, Op.Cit.

dpr.go.id 94