Page 101 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 101
D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR
orang lainnya sebagai anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR.
Anggota-anggota Panitia Musyawarah setidaknya mewakili golongan-
golongan yang terdapat dalam DPR-GR.
Kewajiban Panitia Musyawarah adalah (1) membantu Pimpinan
DPR-GR memperlancar berbagai perundingan atas dasar musyawarah
untuk mencapai mufakat; dan (2) memberikan pertimbangan kepada
Pimpinan DPR-GR tentang kegiatan-kegiatan yang berkait dengan
tugas DPR-GR.
Tidak ada perbedaan antara Tatib DPR-GR 1960-1964 dengan
Tatib DPRS dan DPR Hasil Pemilu, Tatib DPR Pasca-Dekrit Presiden,
dan Tatib DPR-GR 1960 dalam penetapan keanggotaan Panitia
Musyawarah. Hanya saja dalam Tatib DPRS dan DPR Hasil Pemilu serta
Tatib DPR Pasca Dekrit Presiden, keanggotaan tidak disebut mewakili
golongan melainkan mewakili aliran, sedangkan dalam Tatib DPR-
GR 1960, sama disebut mewakili golongan. Sementara itu, mengenai
kewajiban Panitia Musyawarah, secara prinsipil tidak ada perbedaan
di antara keempat peraturan tata tertib tersebut.
b. Panitia Rumah Tangga
Panitia Rumah Tangga terdiri atas Ketua DPR-GR sebagai
anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya
sembilan orang anggota, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR
pada setiap tahun sidang. Ada persamaan dalam jumlah keanggotaan
Panitia Rumah Tangga di Tatib DPR-GR 1960-1964 dengan Tatib DPR
Pasca-Dekrit Presiden dan Tatib DPR-GR 1960. Sementara itu, dalam
Tatib DPRS dan DPR Hasil Pemilu jumlah keanggotaan terdiri atas
Ketua DPR-GR sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua,
dan sekurang-kurangnya lima orang anggota.
Panitia Rumah Tangga berkewajiban (1) membantu Pimpinan
Secara umum tidak
DPR-GR memperlancar urusan kerumahtanggaan DPR-GR; (2)
ada perbedaan memeriksa rancangan Anggaran Belanja DPR-GR yang disiapkan oleh
antara Tatib DPR- Sekretaris Jenderal, dan setelah memberi pertimbangan meneruskan
GR 1960-1964 rancangan sementara Anggaran Belanja itu kepada Pimpinan DPR-
GR untuk mendapat persetujuan; (3) memberi pertimbangan kepada
dengan ketiga tata
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan dan
tertib lainnya dalam pemberhentian pegawai-pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan
hal kewajiban. Rakyat golongan E/III keatas, apabila diminta oleh Pimpinan.
Secara umum tidak ada perbedaan antara Tatib DPR-GR
1960-1964 dengan ketiga tata tertib lainnya dalam hal kewajiban.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 95
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
