Page 104 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tabel 2.6.2
Panitia-Panitia dalam Badan Perlengkapan
DPRS, DPR, DPR-GR

Panitia Panitia Panitia Panitia
Musyawarah Rumah Tangga Anggaran Khusus

DPRS dan DPR Keanggotaan disebut Panitia Rumah Tangga menyusun setiap Tidak ada Panitia Anggaran. Keanggotaan maksimal
Hasil Pemilu mewakili aliran tahun Anggaran Belanja DPR yang Karena itu, tidak ada peraturan 7 orang termasuk Ketua,
harus diserahkan kepada Kementerian tata tertib mengenai Panitia seorang Wakil Ketua dan
Keuangan Anggaran seorang Pelapor

Keanggotaan terdiri dari Ketua DPR
sebagai anggota merangkap Ketua, para
Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 5
orang anggota
DPR Pasca Dekrit Keanggotaan disebut Panitia Rumah Tangga memeriksa Keanggotaan minimal 9 orang Keanggotaan minimal 5
Presiden mewakili aliran rancangan sementara Anggaran Belanja dengan kewajiban berkait orang termasuk seorang
DPR, yang disiapkan oleh Sekretaris Anggaran Belanja Negara Ketua
Jenderal, dan setelah disetujui oleh
Panitia Rumah Tangga, diteruskan
kepada DPR untuk mendapat persetujuan
Keanggotaan terdiri dari Ketua DPR
sebagai anggota merangkap Ketua, para
Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 9
orang anggota

DPR-GR 1960 Keanggotaan disebut Panitia Rumah Tangga memeriksa Keanggotaan minimal 9 orang Keanggotaan minimal 5
mewakili golongan rancangan sementara Anggaran Belanja dengan kewajiban berkait orang termasuk seorang
DPR-GR, yang disiapkan oleh Sekretaris Anggaran Belanja Negara Ketua
Jenderal, dan setelah disetujui oleh
Panitia Rumah Tangga, diteruskan
kepada DPR-GR untuk mendapat
persetujuan

Keanggotaan terdiri dari Ketua DPR
sebagai anggota merangkap Ketua, para
Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 9
orang anggota
DPR-GR Keanggotaan disebut Panitia Rumah Tangga memeriksa Keanggotaan minimal 9 orang Keanggotaan minimal 5
1960-1964 mewakili golongan rancangan Anggaran Belanja DPR-GR dengan kewajiban berkait orang termasuk seorang
yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal, Anggaran Belanja Negara Ketua
dan setelah memberi pertimbangan
meneruskannya kepada Pimpinan DPR-GR
untuk mendapat persetujuan

Keanggotaan terdiri dari Ketua DPR
sebagai anggota merangkap Ketua, para
Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 9
orang anggota

dpr.go.id 98