Page 108 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tabel 2.6.4
Jabatan Sekretaris Jenderal di DPRS/DPR/DPR-GR

DPR-GR DPR-GR DPR Pasca Dekrit DPRS dan DPR Hasil
1960-1964 1960 Presiden Pemilu
Pengangkatan Oleh Presiden Oleh Presiden Oleh Presiden atas usul DPR Oleh DPR
Bila Sekretaris Jenderal Diwakili oleh Sekretaris yang Diwakili oleh Sekretaris yang Diwakili oleh Sekretaris yang Diwakili salah seorang
berhalangan tertua dalam jabatannya tertua dalam jabatannya tertua dalam jabatannya Sekretaris Kepala Bagian
Pejabat sementara Dilakukan oleh Sekretaris Dilakukan oleh Sekretaris Dilakukan oleh Sekretaris Pegawai yang ditunjuk
sebelum ada pengangkatan yang tertua dalam yang tertua dalam yang tertua dalam Ketua Sementara
Sekretaris Jenderal jabatannya jabatannya jabatannya

2.6.2 Penyusunan Undang-Undang

Dalam membentuk undang-undang (UU), Peraturan Presiden
Republik Indonesia nomor 28 tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan
Tata Tertib DPR-GR menyatakan bahwa melalui Sekretariat DPR-GR
semua usulan Presiden, baik berupa rancangan undang-undang (RUU)
maupun usul lain yang disampaikan dengan Amanat Presiden kepada
DPR-GR diserahkan kepada Pimpinan DPR-GR, setelah sebelumnya
diperbanyak dan dibagikan kepada anggota oleh Sekretariat DPR-
GR. Pimpinan DPR-GR, setelah mendengar pertimbangan Panitia
Musyawarah, kemudian menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
pemeriksaan terhadap usulan presiden tersebut. Bila dinilai tidak perlu,
RUU tersebut akan langsung dibicarakan dalam rapat pleno DPR-GR.
Akan tetapi, jika perlu diadakan pemeriksaan, Pimpinan DPR-GR
kemudian menetapkan untuk memeriksa RUU itu dengan bisa melalui:
(1) Komisi; (2) Panitia Khusus; atau (3) Rapat Gabungan Komisi.
Pemeriksaan oleh Komisi dilakukan bersama Pemerintah yang
diwakili menteri di dalam rapat komisi. Menurut ketentuan, presiden
memang dapat menguasakan kepada menteri-menteri untuk mewakili
presiden. Selama berlangsung pembicaraan, dibuat catatan yang tidak
boleh diumumkan lebih dahulu. Terhadap pandangan anggota komisi,
pemerintah mendapat kesempatan untuk memberikan jawaban atas
pandangan tersebut, termasuk pandangan secara tertulis dari anggota
komisi yang tidak hadir dengan alasan ketidakhadiran yang dapat
diterima oleh Ketua Komisi. Dalam pemeriksaan ini, komisi tidak
mengambil keputusan terhadap RUU yang dibicarakan, baik mengenai
keseluruhannya maupun mengenai bagian-bagian atau pasal-pasalnya.
Selain catatan, dibuat juga laporan komisi, yang memuat pokok-pokok

dpr.go.id 102