Page 113 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

pasal terdiri atas berbagai ayat atau kalimat, pembicaraan tentang
pasal tersebut dapat dibagi-bagi menurut keberadaan kalimat-kalimat
atau ayat-ayatnya.
Apabila Ketua berpendapat bahwa sesuatu pokok pembicaraan
telah cukup ditinjau, ia dapat menutup perundingan. Penutupan
perundingan dapat pula diusulkan kepada Ketua oleh paling sedikit lima
orang anggota yang hadir dalam ruangan rapat. Sesudah perundingan
ditutup, DPR-GR mengambil keputusan mengenai pokok pembicaraan
yang bersangkutan. Jika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Ketua
menyatakan bahwa perundingan telah selesai.
Atas keputusan Pimpinan DPR-GR, dapat diadakan rapat
tertutup DPR-GR. Dalam rapat tertutup ini, pintu-pintu ruangan sidang
dapat ditutup jika Ketua menimbangnya perlu atau diusulkan kepada
Ketua oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. Pembicaraan
dalam rapat tertutup tidak untuk diumumkan, kecuali jika diputuskan
dalam rapat untuk diumumkan seluruhnya atau sebagiannya. Atas usul
Ketua, wakil Pemerintah, atau sekurang-kurangnya sepuluh orang
anggota yang hadir dalam ruangan, rapat dapat memutuskan bahwa
pembicaraan yang berlangsung dalam rapat tertutup bersifat rahasia.
Namun, penghapusan sifat rahasia tetap dapat dilakukan terhadap
seluruh atau sebagian pembicaraan. Kerahasiaan harus dipegang oleh
semua orang yang hadir dalam rapat tertutup tersebut, demikian juga
oleh mereka yang karena pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang
dibicarakan dalam rapat. Dalam rapat tertutup tersebut, dibuat laporan
singkat tentang perundingan yang dilakukan. Di atas laporan itu harus
dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat, yaitu
(1) “Hanya untuk yang diundang”, dan/atau; (2) “Rahasia”. Pimpinan
DPR-GR dapat memutuskan bahwa hal yang dibicarakan dalam rapat

Apabila Ketua tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.
Dalam hal rapat antara DPR-GR dengan Pemerintah, dinyatakan
berpendapat bahwa dalam pasal 100 s.d. 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor

sesuatu pokok 28 tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-GR
pembicaraan telah bahwa DPR-GR dapat mengundang presiden dan menteri-menteri

cukup ditinjau, ia untuk menghadiri rapat pleno DPR-GR. Apabila presiden berhalangan
dapat menutup hadir, ia dapat diwakili oleh menteri yang berkait. Tanpa mendapat
undangan, para menteri dapat pula mengunjungi rapat-rapat pleno
perundingan. DPR-GR. Di tempat duduk tertentu dalam Ruangan Sidang DPR-GR,
Ketua bisa mempersilahkan presiden atau menteri berbicara apabila
dan setiap kali presiden dan menteri menghendakinya.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 107
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018