Page 117 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 117
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
saat pembabakan periode DPR-GR. Terdapat beberapa penggunaan
istilah dalam hal ini. Ada yang menyebut sebagai kedudukan, ada
juga yang menggunakan istilah tugas dan wewenang atau fungsi .
142
141
Beberapa di antaranya hanya memakai istilah wewenang yang tentu
143
memiliki makna yang berbeda dengan tugas dan wewenang.
Sampai saat ini belum ada suatu istilah baku yang dapat digunakan
dalam konteks tersebut. Undang-Undang Dasar pun tidak tegas
menentukan soal ini. Untuk tingkat DPR, lebih sering disebut dengan
“hak dan kewajiban” serta ”fungsi alih-alih mengatakan “wewenang
144
dan tugas”. Sementara itu, dalam MPR, kata tugas disebutkan terlebih
dahulu daripada wewenang sehingga pemakaiannya adalah “tugas dan
wewenang”. .Jika DPR dalam perturan tata tertibnya menggunakan
“Tugas dan Wewenang”. Sedangkan, MPR lebih dulu melakukan segala
kewajiban-kewajibannya yang merupakan tugas kemudian baru diikuti
dengan hak-hak yang dimilikinya.
Pemakian istilah “Hak dan Kewajiban” serta “Wewenang dan
Tugas” dalam DPR merupakan suatu hal yang masih dipengaruhi
hukum dari dunia barat, yaitu hak lebih didahulukan dan diutamakan
Sampai saat ini
daripada pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dibebankan. Dalam
belum ada suatu uraian ini, penulis juga mencoba mengutip beberapa pendapat dari
istilah baku yang para ahli dalam bidang ketatanegaraan Indonesia. Istilah “Kekuasaan”
dapat digunakan dikemukakan oleh Bapak Harmaily Ibrahim, S.H, dalam bukunya
“Majelis Permusyaratan Rakyat”, karena telah dianggap sesuai dengan
dalam konteks
penjelasan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, meskipun pada bagian
tersebut. Undang- lain beliau juga sering menggunakan istilah “Tugas” MPR. Demikian
145
Undang Dasar juga dengan yang diungkapkan oleh Bapak Moh. Kusnardi, S.H., Bintar
pun tidak tegas R. Saragih, S.H., dengan istilah “wewenang” saja. Wewenang tersebut
dibatasi dalam empat hal, yaitu :
menentukan
a. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti
soal ini. aspirasi Rakyat
b. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
c. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya
d. Mengajukan kepada Presiden
Di bagian lain, Kusnadi-Bintan menggunakan istilah “kekuasaan”
141 Harmaily Ibrahim, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1971, Jakarta:Sinar Bakti, Hal.22
142 Lihat Pasal 31 Undang-undang No. 16 Tahun 1969.
143 Moh. Kusnardi dan Bintar Siragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945,
Jakarta:Gramedia, 1978, hal. 55
144 Peraturan Tata Tertin DPR RI No. 17/DPR RI/IV/77-78 tanggal 29 Juni 1977, terutama pada pasal
4.
145 Harmaily Ibrahim, Op. cit. hal 49.
dpr.go.id 112
