Page 120 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 120
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
hal yang harus dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. Jadi, di
156
dalam penggunaan kata tugas, telah tercakup fungsi dan kewajiban
sekaligus. Tugas dilawankan, disejajarkan, dan diimbangkan dengan
wewenang. Wewenang tidak hanya diartikan sebagai power, tetapi
juga authority. Dengan demikian, tulisan ini akan menggunakan istilah
tugas dan wewenang karena kedua istilah tersebut sudah mencakup
hal-hal yang telah diuraikan.
Dalam konteks tersebut, tulisan ini mencoba untuk
menguraikan sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam
bidang perkembangan tugas dan wewenang MPR yang dimulai sejak
tahun 1959 dan efektif mulai tahun 1960.
Sebagaimana diketahui, Majelis Permusyawawaran Rakyat yang
pertama dikenal adalah MPR Sementara pada periode Orde Lama
yang dibentuk berdasarkan pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun
1959 dan kemudian ditegaskan kembali melalui Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 1959, tetapi soal-soal tugas dan wewenang MPR
(S) belum diatur secara jelas. Penjelasan Umum Penetapan Presiden
antara lain mengatakan bahwa tugas MPR(S) sebagai tempat Presiden
memberikan pertanggungjawabannya uang terbatas yaitu terbatas
pada pertanggungjawaban khusus mengenai tindakan yang dilakukan
Penetapan Presiden, di samping MPRS sebagai Majelis yang melakukan
kedaulatan rakyat yang sempurna.
157
Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 1 dari Penetapan Presiden
tersebut, wewenang DPR menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar
adalah menetapkan garis-garis besar pada haluan negara. Ini juga
wewenang terbatas. Pada sidang umum MPRS yang pertama, 10
158
November hingga 7 Desember 1960, pada tanggal 10 November
Tugas “duty”, 1960 Presiden Soekarno dalam pidato pembukaan Sidang I MPRS
mengatakan antara lain sebagai berikut.
“function” dapat
diartikan sebagai “Saudara dikumpulkan pada ini hari di koa
kewajiban, yaitu Bandung yang bersejarah ini, di gedung yang
hal yang harus bersejarah ini, pada hari yang selalu bersejarah
ini untuk memenuhi apa yang ditentukan pula di
dikerjakan atau
dalam pasal 3 daripada Undang-Undang Dasar
ditentukan untuk kita, yaitu : “Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan
dilakukan.
156 W.J.S Poerwadarminta, Op, cit. hal. 1094
157 Lihat Tambahan Lembaran Negara; TLN; 1816; 1859
158 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, 1996, Jakarta : CV Galindra, hal. 215
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 115
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
