Page 123 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 123
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Subbab II merupakan uraian singkat tentang Dewan Perwakilan
Rakyat, dari masa DPR-GR Orde Lama, sampai DPR-GR tanpa
PKI terutama mengenai dasar dan proses pembentukannya serta
kedudukan dan susunan DPR sejak tahun 1959 hingga tahun 1965. Dari
pembahasan tersebut, secara singkat akan tergambar sejarah DPR-GR,
yang menyimpang dari ketentuan dalam UUD 1945.
Pembahasan sesungguhnya mengenai kedudukan, tugas dan
wewenang DPR terdapat dalam bab III dan IV. Termasuk pergeseran
peran dan fungsi pada masa periode DPR-GR. Tulisan ini diakhiri
dengan subbab V sebagai penutup peinbahasan, yang mencakup
beberapa simpulan uraian dan saran-saran serta pendapat penulis.
Dari masalah pokok tersebut, dapat dikatakan bahwa tulisan ini
banyak membahas praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama yang
menyangkut tugas dan wewenang DPR secara khusus, baik menurut
sistem UUD 1945 maupun menurut ketentuan-ketcntuan lainnya,
seperti Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, dan sebagainya yang
saat ini sudah dicabut. Selain itu, tulisan ini dibahas dari segi yuridis-
formal, juga pendekatan historis yang lazim dipakai sebagai pendekatan
utama pada setiap penulisan dalam bidang hukum.
Selain itu, digunakan juga metode penelitian kepustakaan
(library research), yaitu dengan mempelajari buku, majalah, brosur,
Dewan Perwakilan media massa lainnya. Juga digunakan peraturan-perundang-undangan,
Rakyat dalam struktur termasuk yang sudah tidak berlaku, tetapi masih mempunyai hubungan
organisasi maupun erat dengan masalah pokok tulisan. Di samping cara-cara pendekatan
tersebut. penulis juga menggunakan metode field research, yakni
kedudukan, tugas, dengan mendatangi dan mewawancarai orang-orang/pimpinan-
dan wewenang serta pimpinan lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi
bagaimana DPR dalam negara yang dianggap memiliki berwenang/berkompeten dalam
proses pengambilan bidang ketatanegaraan Indonesia. Tulisan ini juga banyak bersumber
dari hasil-hasil diskusi dengan orang-orang ilmiah dalam bidang
keputusan telah diatur hukum tata negara.
secara konstitusional
dalam UUD 1945. 3.3 Dewan Perwakilan Rakyat Menurut
Sistem UUD 1945
Dewan Perwakilan Rakyat dalam struktur organisasi maupun
kedudukan, tugas, dan wewenang serta bagaimana DPR dalam proses
pengambilan keputusan telah diatur secara konstitusional dalam UUD
1945. Adapun beberapa hal yang dikehendaki oleh UUD 1945 terhadapa
peran DPR adalah sebagai berikut.
dpr.go.id 118
