Page 127 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

ulama, kaum pergerakan, pemuda-pemuda, serta kaum dagang dan
perniagaan. Keseluruhan komite berjumlah 150 orang.
Pada mulanya, kedudukan komite tersebut hanya sebagai
pembantu presiden, yakni sekadar memberikan pertimbangan
dan usul. Dari pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, terlihat bahwa
kekuasaan KNP tidak sama persis dengan majelis karena beberapa
hal berikut ini.
1. KNP-Presiden, artinya pada dasamya Presiden yang
melaksanakan kekuasaan/tugas dan wewenang MPR, DPR,
dan DPA menurut UUD 1945;
2. KNP hanya membantu Presiden. Komite ini tidak mempunyai
kedudukan yang sama atau bukan badan yang seimbang
dengan Presiden dalam hal melaksanakan kekuasaan yang
dimaksud pasal IV Aturan Peralihan.
Akan tetapi, setelah empat puluh hari kemudian, kedudukan
Komite Nasional menjadi suatu badan yang berwewenang penuh dan
bersama-sama dengan Presiden melaksanakan kekuasaan MPR, yaitu
sejak saat Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden
Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945. (lihat lampiran Maklumat
tersebut). Dalam Maklumat Nomor X antara lain disebutkan:
KNP-Presiden,

artinya pada “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum
dasamya Presiden terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

yang melaksanakan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan
ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan
kekuasaan/tugas dan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite

wewenang MPR, DPR, Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan
dan DPA menurut gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan

UUD 1945 Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang
bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.”

Dari isi maklumat di atas, terlihat jelas bahwa kekuasaan KNP ini
menjadi sama dan seimbang untuk melaksanakan tugas dan wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang
terutama dalam bidang:
a. Kekuasaan legislatif, yakni membuat peraturan perundang-
undangan menurut pasal-pasal 5 ayat (1), 20 sampai dengan
22 ayat (2) UUD 1945.
b. Menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara
(GBHN) menurut pasal 3 UUD 1945.

dpr.go.id 122