Page 129 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, tetapi kemudian pada
tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno atas nama pemerintah di
hadapan sidang konstituante menganjurkan agar supaya dalam rangka
pelaksanaan demokrasi terpimpin, konstituante menetapkan saja
UUD 1945, menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang tetap Selanjutnya pada tanggal 29 April hingga 13 Mei 1959
165
konstituante mengadakan Pemandangan Umum mengenai anjuran
pemerintah tersebut, dan kemudian jawaban pemerintah kepada
konstituante. Alhasil Konstituante mengadakan pemungutan suara atas
anjuran Presiden/pemerintah hingga tiga kali, tetapi tidak berhasil.”
166
Pemungutan Suara I, tanggal 30 Mei 1959; II tanggal 1 Juni 1959; dan III
tanggal 2 Juni 1959. Setelah pemungutan suara berlangsung sampai tiga
kali ulang itu juga belum berhasil hingga Konstituante reses tanggal 3
Juni 1959. Sejarah politik terus berlangsung. Dari rentetan peristiwa-
peristiwa p011 dan mencapai klimaksnya itulah yang mendorong
Presiden menetapkan Dekrit dengan pengumumannya tanggal 5 Juli
1959 di hari Minggu sore pukul 17.00 WIB sekaligus mengubah status
negara dengan adanya pernyataan ”Kembali ke Undang-Undang Dasar
1945”, dengan segala risikonya. (lihat lampiran Dekrit Presiden tanggal
5 Juli 1959).

”KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,”
menetapkan pembubaran Konstituante;
menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku
Setelah lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
pemungutan tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal
penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi
suara berlangsung
Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan
sampai tiga Dewan Perwakilan RakyatSementarai, yang

kali ulang itu terdiri atas’ Anggota-anggota Dewan Perwakilan
juga belum Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan serta
berhasil hingga
pembentukan Dewan Pertimbangan Agung
Konstituante reses Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang

tanggal 3 Juni sesingkat-singkatnya.”
1959.

165 Pidato Presiden RI Sockarno: ”Res Publica, Sekali Lagi Res Publical”, Lihat Naskah UUD 1945
yang disusun Muh.Yamin Jilid I Hal 653 dan seterusnya.
166 J.C.T. Simorangkir, S.H. Drs. B. Mang Reng Say: tentang dan sekitar

dpr.go.id 124