Page 131 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden membentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara,
dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dengan kekuatan hukum
berupa Penetapan Presiden, yakni sebagai berikut.
1. Pembentukan MPRS dengan Penetapan Presiden No 2 Tahun
1959 (Lihat LN 1959 No. 77, dan TLN 1816);
2. Pembentukan DPRS dengan Penetapan Presiden No. 7 Tahun
1959 tetanggal 22 Juli 1959;
3. Pembentukan DPAS dengan Penetapan Presiden No: 4 Tab
1959 tertanggal 22 Juli 1959.
Khusus untuk DPRS yang semula adalah hasil pemilihan
umum pada tanggal 29 September 1955 dan terus berlangsung
keanggotaannya setelah Dekrit Presiden berdasarkan pasal ll Aturan
Peralihan UUD 1945, serta kemudian menyatakan kesediaannya
untuk tetap bekerja sesuai dengan UUD 1945 setelah mengadakan
sidang pleno yang berlangsung tanggal 22 Juli 1959, dan ditetapkan
melalui Penpres. Akan tetapi, DPRS tersebut kemudian dibubarkan
oleh Presiden pada tanggal 5 Maret 1960 berdasarkan Penpres No. 3
Kemudian,
Tahun 1960. Dengan demikian, lembaga DPR pun menjadi kosong
168
keluarlah dari pemerintahan RI. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa
Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan

Presiden Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan
Nomor 2 Tahun
dengan undang-undang. Kemudian, keluarlah Penetapan Presiden
1959 tentang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat

pembentukan Sementara. Dalam pasal 1 ayat (1) Penpres tersebut dikatakanbahwa

Dewan Perwakilan ”sebelum tersusun Dewan Perwakilan Rakyat menurut undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar,
Rakyat Sementara.
dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang terdiri atas
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam
Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ditambah dengan utusan-utusan
dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan.
...” (yang disebut dalam pasal-pasal lebih lanjut).
Jika dilihat dari kedua ketentuan di atas baik oleh pasal 12 ayat
(1) UUD 1945 maupun Pasal 1 ayat (1) Penpres No. 2 Tahun 1959, kedua-
duanya menyatakan bahwa pembentukan MPR(S) harus menurut
aturan (undang-undang). Memang harus disadari bahwa pada saat

168 Lihat LN 1960; No. 24

dpr.go.id 126