Page 135 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang sesuai dengan jiwa UUD 1945. Bertolak dari trituntutan dalam
rangka Ampera, yang dipelopori oleh KAMI/KAPPI, timbul krisis,
pertentangan antara pihak vested interes dan pihak penjebol, serta
kekuatan-kekuatan massa tabrakan. Untuk mengatasi krisis ini timbul
pendapat sebagai berikut.
a. mengakhiri penyelewengan-penyelewengan, dan
mengembalikan revolusi. kepada relnya UUD 1945;
b. menyalurkan perjuangan rakyat ke lembaga-lembaga negara
yang konstitusional, yaitu DPR dan MPRS.
Jadi pokok-pokok pikiran bagi Sidang Umum IV MPRS, ialah
untuk melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen, murni dan lengkap
terutama:
173
Meninjau kembali Ketetapan-Ketetapan MPRS Orde Lama yang
bertentangan dengan UUD 1945, seperti soal-soal Presiden seumur
hidup; Pemimpin Besar Revolusi sebagai institut atau hanya gelar.
1. Mengakhiri sistem Penetapan Presiden (Penpres) dengan
adanya MPRS.
2. Memfungsikan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-
lembaga Tinggi Negara MPRS, Presiden, Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Dewan
Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa
Keuangan, dengan segala wewenang dan tugasnya menurut
UUD 1945.
3. Menentukan Pemilihan Umum.
Kemudian diselenggarakanlah Sidang Umum IV MPRS yang
berlangsung sejak tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966 Jakarta, dengan
Meninjau kembali menghasilkan 24 buah Ketetapan (Nomor IX sampai dengan XXXII).
174
Ketetapan- Dari Ketetapan-ketetapan MPRS yang dihasilkan dalam Sidang Umum

Ketetapan MPRS IV, di antaranya yang penting ialah:
1. Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yang mengukuhkan
Orde Lama yang
Supersemar dengan segala wewenangnya.
bertentangan 2. Peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963,

dengan UUD 1945, yang dituangkan MPRS dalam Tap No. XVIII/MPRS/1966.

seperti soal-soal 3. Tap MPRS N0. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar
Revolusi.
Presiden seumur
4. Memfungsikan Lembaga Tertinggi Negara dan
hidup;

173 AH. Nasution; Ketetapan-Ketetapan MPRS Tonggak Konstitusionil Orde Baru; Dihimpun oleh
Humas MPRS, Jakarta, 1966, halaman 60-62.
174 Budiman B. Sagala, Op. cit.

dpr.go.id 130