Page 140 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

hanya lima tahun sebagaimana dituangkan dalam pasal 3 (juga DPR
dalam pasal 12) UU No. 16 tahun 1969 serta pasal 7 Tap MPR RI No.
l/MPRI1973 (tentang Peraturan Tata Tertib MPR R1), penentuan dan
penyelenggaraan Pemilihan Umum selambat-lambatnya akhir tahun
1977 yang dituangkan dalam Ketetapannya Nomor Vlll/MPR RI/1973
(tentang Pemilihan Umum).
Setelah Sidang Umumnya selesai, MPR RI hasil Pemilihan
Umum tersebut reses sejak tanggal 25 Maret 1973 hingga habis masa
jabatannya 1 Oktober 1977. Pada Tahun 1975, disederhanakanlah UU No.
15 Tahun 1969. dengan perubahan yang tidak prinsipil yang kemudian
dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 15 Tahun 1969 untuk selanjutnya disebut ”Undang-Undang
No. 15 Tahun 1969 setelah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975.”
Demikian pula halnya dengan penyederhanaan dan perubahan
yang tidak prinsipil terhadap UU No. 16 Tahun 1969 tentang susunan
dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang dituangkan dalam UU No.

Setelah Sidang 5 Tahun 1975, dan selanjutnya disebut ”Undang-Undang No. 16 Tahun
1969 setelah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1975.” Setelah
Umumnya selesai, mempelajari kedua undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa

MPR RI hasil hampir tidak ada perubahan yang berarti dan hampir sama dengan
Pemilihan Umum undang-undang sebelumnya. Setelah dilaksanakan Pemilihan Umum
dengan pemungutan suara tanggal 2 Mei 1977, ternyata hasilnya pun
tersebut reses sejak tidak jauh berbeda dengan basil pemilihan umum sebelumnya. Tepat
tanggal 25 Maret 1973 tanggal 1 Oktober 1977 dilantiklah DPR R1 dan MPR RI hasil pemilihan

hingga habis masa umum tadi. MPR R1 dan DPR R1 ini mempunyai masa jabatan selama
lima Tahun, yakni sampai 1 Oktober 1982 yang akan datang.
jabatannya 1 Oktober Sejak dilantiknya MPR RI 1977-1982 ini, majelis baru sekali

1977. mengadakan Sidang Umumnya pada bulan Maret 1978 dengan
menghasilkan sebelas ketetapan di samping merevisi Ketetapan-
ketetapan MPR 1972-1977. MPR RI periode: 1977-1982 ini juga
mencantumkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan
dilaksanakan paling lambat akhir tahun 1982. Hal ini dinyatakan
dalam Tap MPR No. Vll/MPR Rl/1978 tentang Pemilihan Umum.
Sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR tersebut, oleh Pemerintah, telah
mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum kepada
DPR. RUU ini hanya berupa penyederhanaan atas Undang-Undang
No. 15 Tahun 1969 setelah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975.
Dengan melalui segala prosesnya, akhirnya RUU tersebut disahkan
dan diundangkan, serta akan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun
1980 pada tanggal 20 Maret 1980.
179

179 Lihatlah LN 1980 No. 24;_dan TLN. No. 3163.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 135
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018