Page 141 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Undang-undang ini disebut ”Perubahan Atas Undang-Undang
Ur No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah
dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975.” Setelah dipelajari
Undang No. 2 Tahun 1980, perubahan yang diadakan itu bukanlah
yang bersifat fundamental, tidak mengubah dasar pikiran, tujuan,
asas, serta sistem Pemilihan Umum. Sementara itu, Undang-Udang
Organik yang mengatur mengenai susunan dan kedudukan MPR (dan
DPR) sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 2 ayat (1) UUD 1945.
Tampaknya, sampai saat tulisan ini dibuat, baik pihak pemerintah
maupun pihak DPR RI belum mengajukan rancangannya. Jika pihak
legislatif tidak berkehendak mengadakan perubahan terhadap
undangundang yang telah ada, berarti UU No. 16 Tahun 1969 setelah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang ”Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD” masih tetap berlaku sebagai
dasar hukum dalam proses pembenthkan dan penyusunan MPR
periode 1982-1987 yang akan datang.
Dengan demikian, dari sudut praktik ketatanegaraan Indonesia,
pembentukan MPR menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bermula dari
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 jo Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 1959, sehigga dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat
Sementara pada tanggal 15 September 1960. Kemudian pembentukan
MPRS itu dikuatkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1966.
Undang-undang tersebut menjadi yang pertama sebagai dasar hukum
pembentukan dun penyusunan MPRS yang hampir sesuai dengan UUD
1945. Tiga tahun kemudian menyusullah Undang-Undang No. 15 Tahun
Undang- 1969 dan 16 Tahun 1969 untuk pcmbentukan dan penyusunan MPR RI
undang tersebut periode 1972-1977, serta periode 1977-1982 setelah beberapa perubahan
yang gidak prinsipil oleh Undang-Undang No. 4 dan No. 5 Tahun 1975
menjadi yang
pertama sebagai terhadap kedua Undang-Undang No. 15 dan 16 di atas.
Sementara itu, untuk MPR RI periode 1982-1987 yang akan datang
dasar hukum setelah diundang‘ kan UU No. 2 Tahun 1980 dengan sedikit perubahan
pembentukan dun yang tidak fundamental terhadap UU No. 15 Tahun 1969 setelah

penyusunan MPRS dimbah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, di samping
yang hampir sesuai masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 setelah
diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975 yang mengatur tentang susunan
dengan UUD 1945. dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Semua hal tersebut bersumber
daripada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR yang

dpr.go.id 136