Page 142 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 142
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
ditambah dengan utusan-utusan dan daerah-daerah dan golongan-
golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Untuk lebih memperjelas segala peraturan perundang-
undangan yang pemah menjadi dasar hukum pada pembentukan dan
penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan
Rakyat Sementara (baik Orde Lama maupun Orde Baru), penulis telah
berusaha menggambarkan dalam tabel berikut: (lihat tabel: DASAR
HUKUM PEMBENTUKAN dan PENYUSUNAN MPR (8)).
3.3.3 Susunan dan Kedudukan DPR
Sebagaimana yang telah diuraikan, UUD 1945 menentukan
”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” (a)
”Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat” (b) ”Dewan Perwakilan Rakyat terdiri
atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, Inenurut
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang” (c) Kemudian dalam
Pancasila disebutkan ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENYUSUNAN DPR
No UUD 1945 DALAM PERIODE MPRS (S) DALAM DASAR PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN
BENTUK DAN MASANYA
1 Masa Berlaku Belum ada pelaksanaannya berdasarkan pasal IV Aturan
Peralihan UUD 1945.
2 Masa RIS: Khusus untuk Negara Idem
Bagian “NEGARA REPUBLIK
INDONESIA”
3 Setelah kembali ke MPRS ORDE LAMA Penetepan Presiden Nomor 2 Tahun 1959
UUD1945Berdasarkan Dekrit (15/9-1969 s.d 1965) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1959
Presiden 5 Juli 1959
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” (d). Dari
ketentuan (a) tersimpul bahwa (1) bentuk Negara Indonesia ialah
negara kesatuan, dan (2) pemerintah Indonesia berbentuk Republik,
dengan Presiden sebagai kepala negaranya yang dipilih dari dan
oleh rakyat untuk waktu tertentu, yakni lima tahun. Dihubungkan
dengan ketentuan (b), yang berarti rakyat Indonesia yang memegang
kekuasaan yang tertinggi di seluruh negara dan kekuasaan tertinggi
itu dijalankan sepenuhnya oleh suatu lembaga tertinggi negara yang
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 137
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
