Page 147 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang bagaimanakah maksud UUD 1945? Pendefinisian hal tersebut
perlu dibatasi, atau setidak-tidaknya mempunyai kategori/kelas,
untuk menghindari kesimpangsiuran penentuan “utusannya” di MPR.
Penjelasan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyebut “golongan-golongan”
ialah badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan badan kolektif.
Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung
dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, ayat
ini mengingat akan adanya golongan dalam Badan Ekonomi. Dalam
perkembangannya, pemerintah pernah menyatakan bahwa ”golongan-
golongan” dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 adalah yang disebut golongan
fungsional atau golongan karya:
a. Golongan Tani
b. Golongan Buruh/Pegawai
c. Golongan Pengusaha Nasional
d. Golongan Koperasi
e. Golongan Angkatan Bersenjata
f. Golongan Veteran
Mengenai cara g. Golongan Alim Ulama (Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu
pengisian utusan Bali)

golongan di MPR, h. Golongan Pemuda
i. Golongan Wanita
tampaknya pada j. Golongan Seniman

pembicaraan k. Golongan Wartawan
para Anggota l. Golongan Cendikiawan/Pendidik

Panitia, Persiapan Selanjutnya dalam perkembangan praktik ketatanegaraan,
golongan telah dibedakan atas: 183
Kemerdekaan a. Golongan Karya (politik) yang ikut dalam pemilihan umum;

Indonesia tidak ada b. Golongan Katya Angkatan Bersenjata RI; dan
kesepakatan ... c. Golongan Karya non-ABRI.
Mengenai cara pengisian utusan golongan di MPR, tampaknya
pada pembicaraan para Anggota Panitia, Persiapan Kemerdekaan
Indonesia tidak ada kesepakatan, dan akhirnya diserahkan kepada
legislatif untuk menentukannya dalam bentuk undang-undang.
Kemudian dalam undang-undang (demikian juga dalam Penpres/
Perpres) dipakai sistem pengangkatan dan penunjukan oleh Presiden
sebagai Kepala Negara. Dari pengertian ketiga unsur DPR, utusan
daerah dan utusan golongan tersebut sudah jelas yang akan dipilih

183 Lihat UU Susunan dan Kedudukan MPR DPR dan DPRD No.16/1969-jo UU No IS Tahun 1975.

dpr.go.id 142