Page 150 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

6. Seorang Ketua MPRS dan dua orang atau lebih wakil Ketua
MPRS diangkat Presiden.
7. Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
MPRS diatur dengan Peraturan Pemerintah,
berdasarkan pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
8. MPRS selekas mungkin membuat dan menetapkan
Peraturan Tata Tertibnya.
Dari pasal 1 dan 2 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959
dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945, dapatlah diketahui
MPRS yang akan dibentuk terdiri atas DPR ditambah dengan utusan
dari daerah-daerah swatantra tingkat I dan utusan golongan karya.
Seperti yang ditentukan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, DPR hasil
Pemilihan Umum tahun 1955 atau yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1953, adalah tetap berlangsung selama belum
diadakan yang baru.
Kemudian pada tangga1 22 Juli 1959 DPR tadi dikuatkan dengan
Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959. Dengan demikian, DPR tersebut

bahwa ”DPR tetap menjalankan tugas DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Jumlah anggota DPR tersebut adalah sebanyak 264 setelah 7 orang
sekarang” ternyata tidak mengangkat sumpah/janji dan seorang mengundurkan diri.
186
tidak memenuhi Setelah adanya ”peristiwa ketidaksesuaian antara Pemerintah dan
harapan Presiden DPR tentang Anggaran Keuangan Negara.” akhirnya Presiden dengan
Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960
supaya bekerja memberhentikan segala tugas dan pekerjaan anggota-anggota DPR?
187
atas dasar saling Adapun pertimbangan Presiden mengeluarkan Penpres tersebut

membantu antara adalah:
Pemerintah dan 1. bahwa ”DPR sekarang” ternyata tidak memenuhi harapan
Presiden supaya bekerja atas dasar saling membantu antara
DPR... Pemerintah dan DPR sesuai dengan jiwa dan semangat UUD
1945, Demokrasi Terpimpin, dan Manifesto Politik RI tanggal
17 Agustus 1959;

186 Lihat Sepuluh Tahun Parlgmen RI. hal 51.
187 mengenai arti”’memberhentikan” d_alam Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1969 tersebut. Prof.
Mr. Muh. Yamin, berpendapat’:’ dengan rumusan ”penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan
Anggota-anggota DPR-Sementara, supaya su$unan DPR dapat dibaharui kembali dan supaya
sesuai dengan UUD 1945” maka susunan DPR itu telah dibubarkan. (lihat Pembahasan UUD
RI, Op. cit. hal. 194); Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, S.H., dalam disertasinya menyatakan
”DPR sudah bubar. Karena, kenyataannya tidak ada lembaga yang bertugas dalam masalah DPR
seperti ditentukan oleh UUD” (lihat PEMBAHASAN BEBERAPA ASPEK TENTANG KEKUASAAN-
KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF NEGARA INDONESIA (sebuah diseitasi, tanggal 17
Desember 1969, diterbitkan Percetakan Radya Indria, Jogyakarta, 1970, h. 278. Prof. Dr. Ismail
Suny, S.H., M.C.L., berpendapat: ”sesuai dengan prinsip dari UUD 1945 di mana DPR tidak dapat
dibubarkan”, sehingga berdasar dari diktum Penpres No. 3 tahun 1960 itu, ”maka yang dibekukan
adalah tugas Anggota-anggota DPR, artinya anggota DPR tak boleh menghadiri Rapat jadi
yang ontnemen adalah tugas anggotanya, bukan DPR nya sebagai Lembaga” (Lihat Pergeseran
Kekuasaan Eksekutif, Op. cit, hal. 207).

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 145
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018