Page 155 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 155
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Jika susunan anggota MPRS periode partama ini dilihat dari
sudut fraksi-fraksi, Golongan Karya berjumlah sekitar 389 sampai
dengan 391 orang, yang terdiri atas:
Golongan Karya pada DPR-GR diperkirakan antara 150 sampai
dengan 152, karena tidak jelas dua orang anggota DPR-GR yang tidak
ikut disebutkan dalam Keputusan Presiden No. 199/1960 tersebut.
Apakah kedua orang itu dari Partai Politik, atau Golongan Karya, atau
sama-shma kehilangan seorang anggota masing-masing Golkar dan
Parpoli. Ataukah satu orang dari wakil lrian Barat yang tidak ikut dalam
keanggotaan MPRS, masih perlu diteliti.
Golongan Karya sebagai iutusan golongan (karya) 239 orang.
Kemudian Fraksi Utusan Daerah tetap 9O orang. Sementara itu, Emmi
Partai Politik adalah selebihnya yakni berkisar antara 128 sampai
dengan 130 orang. Dengan demikian, perbandingan fraksi di MPRS
adalah sebagai berikut.
No Fraksi DPRGR UTUSAN DAERAH UTUSAN GOLONGAN JUMLAH
1
2 Fraksi Parpol 128-130 - - 128-130
3 Fraksi Golkar 150-152 - 239 389-391
Fraksi UD - 90 - 90
MPRS 281 90 239 610
Keanggotaan MPRS ini berlangsung sampai tahun 1965.
Sementara itu, pada masa Orde Baru, keanggotaannya telah banyak
mengaiami perubahan baik dari susunan maupun jumlah anggota
MPRS. Sudah tentu perubahan tersebut akibat ”dibersihkannya”
keanggotaan MPRS yang berasal dari Partai Komunis Indonesia dan
ormas-ormasnya. Selama masa transisi tahun 1967, 39 orang dari 281
anggota DPRGR dipecat karena berasal dari PKI atau ormasnya. Akan
tetapi, penyegaran pertama terhadap DPR-GR ditambah sebanyak 108
orang dari Angkatan ’66 pada bulan Februari 1967 sehingga keseluruhan
Anggota DPR-GR menjadi 350 orang. Semuanya dilakukan oleh
Presiden dalam bentuk “Keputusan Presiden berdasarkan Undang-
Undang No. 10 Tahun 1966 tentang ”Kedudukan MPRS dan DPR-GR”.
Seterusnya Pada tahun 1968, pemberhentian dan pergantian anggota
DPRGR masih tetap berlangsung kemudian berdasarkan Keputusan
189
Presiden.
189 Lihatlah Keputusan Presin No. 57 Tahun 1968.
dpr.go.id 150
