Page 157 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

meninggalkan paham liberalisme dan memasuki alam demokrasi
terpimpin.
Adapun susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak
lagi didasarkan atas perimbangan kekuatan partai atau organisasi yang
dihasilkan oleh pemilihan umum seperti dalam pada masa demokrasi
liberal, tetapi diatur sedemikian rupa untuk menjamin adanya kerja
sama secara gotong-royong antara Pemerintah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat. DPR-GR hanya dibenarkan terdiri atas wakil-wakil
dari golongan-golongan politik, golongan-golongan karya, dan seorang
wakil dari Irian Barat. Anggota-anggota, demikian pula ketua dan
wakil-wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain
itu, syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota ialah harus
menyetujui USDEK, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian
Indonesia. Di samping itu harus bersedia turut serta melaksanakan
Manifesto Politik (MANIPOL) 17 Agustus 1959.
Setelah nama para calon anggota diumumkan dan mereka
dipanggil untuk berkumpul di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong dilantik oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal
25 Juni 1960. Hal ini dilakukan setelah anggota-anggota masing-masing
mengangkat sumpah atau mengucapkan janji yang ditetapkan dalam
Pasal 4 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960. Dalam Amanat Pelantikan
Adapun susunan
tersebut, Presiden sekaligus menunjuk sebagai Pd. Ketua dan Pd.
Dewan Perwakilan Wakil Ketua berturut-turut, yaitu anggota H. Zainul Arifin dan Arudji
Rakyat Gotong Kartawinata. Mereka adalah bekas Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II

Royong tidak lagi dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam periode sebelum DPR-GR.
Selanjutnya dalam Amanat Presiden pada waktu pelantikan
didasarkan atas
tersebut dinyatakan bahwa DPR-GR mempunyai tugas, 1. membantu
perimbangan Pemerintah, artinya pula membantu kepada segenap rakyat Indonesia
kekuatan partai atau untuk merealisasikan USDEK, untuk merealisasikan Sosialisme-

organisasi yang Indonesia, sebab untuk itulah rakyat berjuang. Ucapan Presiden ini
memberi gambaran tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat
dihasilkan oleh
pada waktu itu yang sekadar menjadi pembantu pemerinta. Ini adalah
pemilihan umum konsekuensi dari pelaksanaan Demokrasi Terpimpin atau Sosialisme
seperti dalam pada Indonesia yang sudah nyata sangat berbeda dengan pelaksanaan

masa demokrasi demokrasi parlementer.
,,.................... demokrasi terpimpin adalah satu demokrasi yang
liberal ...
dengan tegas dan djelas dan tentu menudju kepada satu djurusan yaitu
didalam hal kita : menudju kepada djurusan terselenggaranja amanat

dpr.go.id 152