Page 159 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 159
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Penetapan Presiden No.7 tahun 1959, jo. Peraturan Presiden
No. 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan
Pembubaran partai-partai selanjutnya pembubaran atau
penolakan pengakuan partai-partai tersebut dilakukan
dengan bentuk Keputusan Presiden, yaitu:
Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus
1960 yang dalam diktumnja berbunji: ”Membubarkan
Partai Politik Masyumi, termasuk bagian-bagian/cabang-
cabang/rantingnja di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia”
Keputusan Presiden No. 201 Tahun 1960 tanggal 17
Agustus 1960 yang dalam diktumnya yang menjebutkan:
Membubarkan Partai Sosialis Indonesia termasuk bagian-
bagian/cabang-cabang/ranting-ranting di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia.”
Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1961 tanggal 14 April
95 yang dalam diktumnja berbunyi: Menolak mengakui
sebagai Partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:
1. Partai Syarekat Islam Indonesia -Abikusno Tjokrosujoso
2. Partai Rakyat Nasional - Bebasa Daeng Lalo
3. Partai Rakyat Indonesia
4. Partai Rakyat Nasional - Djodi Gondokoesoemo”
Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai partai-partai yang
telah dibubarkan diatur dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan
... Pengakuan, Presiden No. 13 tahun 1960, sebagai berikut:
1) Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran suatu
Pengawasan, dan
partai diberitahukan selekas mungkin kepada pimpinan partai
Pembubaran partai- itu.
partai selanjutnya 2) Dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal
pembubaran atau berlakunya Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran
tersebut pada ayat (1) pasal ini, pimpinan partai harus
penolakan pengakuan
menjatakan partainya bubar dengan memberitahukannya
partai-partai tersebut kepada Presiden seketika itu djuga.
dilakukan dengan 3) Apablia tenggang waktu tersebut dalam ayat (2) pasal Ini
bentuk Keputusan lampau tanpa pernyataanpartai termaksud, maka partai yang
bersangkutan ialah perkumpulan terlarang.
Presiden
Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Partai Sosialis
dan Partai Masyumi menyatakan membubarkan diri termasuk
dpr.go.id 154
