Page 164 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

Sukarno, Nasakom adalah merupakan unsur mutlak dalam persatuan
nasional. Dengan timbulnya peristiwa G.30 S/PKI, konsepsi Nasakom
tidak berjalan lagi. 195

3.4.3 Kedudukan Tugas dan Wewenang

Dalam penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 antara lain
dinyatakan bahwa pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dalam
waktu yang singkat. Berhubung dengan itu pada tanggal 24 Djuni
1960 dikeluarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang
susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menetapkan
bahwa sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut
undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat
(1) Undang-Undang Dasar, susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang
dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahur 1959 diperbaharui
dengan menyusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang
menjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut
Undang-Undang Dasar 1945 .
196
Dengan Selanjutnya, disebutkan dalam diktum kedua penetapan ini
timbulnya peristiwa bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong harus terdiri atas

G.30 S/PKI, konsepsi golongan-golongan politik, golongan-golongan karya, dan seorang
wakil Irian Barat, yang semuanya harus menyetujui Undang-Undang
Nasakom tidak
Dasar 1945, Sosialiame a la Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi
berjalan lagi. Terpimpin, dan Kepribadian, serta bersedia turut serta melaksanakan

Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.
Sebagai kelanjutan kehidupan politik pada waktu itu yang
berpedoman pada Manifesto Politik sebagaimana diperkuat oleh
Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai kedudukan dan memegang peranan yang penting dalam
mata rantai alat-alat penggerak roda revolusi. Dewan Perwakilan
Rakyat tidak saja merupakan alat demokrasi, tetapi sekaligus
merupakan alat revolusi.
Menurut UUD 1945, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
semuanya merangkap menjadi anggota Madjelis Permusjawaratan
Rakyat. Ketetapan No.l/MPRS/1960 menugaskan dengan kekuasaan
penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi
Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan MPRS jo pelaksanaan

195 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
196 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 159
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018