Page 169 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

2. Gaji dan tunjangan representasi Wakil Ketua ditetapkan
kecuali dengan mengambil dasar imbangan dengan gaji
dan tunjangan representasi Ketua, djuga mengingat pula
imbangan luasnja pekerjaan dan besarnja tanggung-jawab
antara Wakil-ketua dan DPR-GR dengan Menteri;
3. Bagi anggota uang kehormatan yang diperlukan sebagai gaji,
dalam Peraturan Pemerintah itu disebut gadji-kehormatan,
yang besarnja ditetapkan dengan memperhatikan imbangan
dengan gadji Wakil-ketua. Karena Ketua dan Wakil-ketua
DPR-GR disamping gaji menerima pula tundyangan
representasi, maka Ketua dan Wakil Ketua Komisi mengingat
tugasnya dan kedudukannya merierima pula tunjangan
representasi,
Demikian perubahan yang pertama diadakan sesudah menginjak
periode DPR-GR. Perubahan kedua dilakukan dengan Peraturan
Presiden No. 26 tahun 1963 karena hanya menyangkut perubahan
angka-angka yang mengenai:
1. uang harian peninjauan;
2. uang harian tambahan di losmen tanpa makan;
Bagi anggota
3. uang harian tambahan jika menginap tidak di hotel/ losmen;
uang kehormatan 4. biaya kendaraan lokal.

yang diperlukan Perubahan ketiga dilakukan dengan Peraturan Presiden No.

sebagai gaji, 16 tahun 1964. Perubahan ini pun hanya meningkatkan beberapa
ketentuan pembiayaan, yaitu:
dalam Peraturan
1. tunjangan keluarga dan kemahalan bagi Ketua DPR-GR;
Pemerintah 2. Tunjangan representasi bagi Ketua/wakil ketua daripada

itu disebut Komisi/golongan/ panitia tetap;

gadji-kehormatan, 3. uang harian peninjauan bagi Anggota;
4. biaya kendaraan lokal.
Perubahan keempat dengan Peraturan Presiden No. 43 tahun
1964 mengenai perbaikan angka presentasi tunjangan kemahalan
umum bagi Ketua, wakil-ketua dan Anggota DPR-GR Perubahan
kelima yang dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 9 tahun 1965
menambah jumlah tunjangan kemahalan umum untuk mengimbangi
tingkat inflasi pada waktu itu. Demikian pula perubahan terakhir dalam
periode DPR-GR zaman Orde Lama dengan Peraturan Presiden No.
19 tahun 1965 memberikan tambahan atas:
1. Biaya kendaraan lokal;
2. Biaya penginapan di Jakarta.

dpr.go.id 164