Page 171 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 171

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                       1.   Panitia Musjawarah (bukan ,,Panitia Permusyawaratan”
                                                          seperti dalam Dewan-dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya);
                                                       2.  Panitia Rumah Tangga;
                                                       3.  Komisi-komisi;
                                                       4.  Panitia Anggaran;
                                                       5.  Panitia Khusus;
                                                       6.  Sekretariat, dan kemudian ditambah dengan
                                                       7.   Golongan-golongan.
                                                       Adapun tugas dan kewajiban daripada badan-badan
                                                  perlengkapan, itu tidak sepenuhnya sama dengan badan-badan yang
                                                  namanya sama atau mirip dengan DPR sebelumnya, lebih-lebih setelah
                                                  Peraturan tertib DPR-GR mengalami dua kali perubahan.
                                                       Perkembangan DPR-GR pada umumnya juga susunan badan-
                                                  badan perlengkapan DPR-GR itu mengalami perkembangan/
                                                  perubahan:  Panitia Musjawarah mula-mula terdiri atas Pimpinan
                                                  DPR-GR dan wakil-wakil golongan-golongan dalam DPR-GR, tetapi
                                                  kemudían selain Pimpinan DPR-GR dalam panitia itu duduk juga
                                                  pimpinan golongan-golongan dan para ketua komisi-komisi. Jumlah
                                                  dan lapangan kerja komisi-komisi selalu pula disesuaikan dengan
                Adapun tugas dan                  susunan Kabinet, seperti misalnya:
               kewajiban daripada                      Komisi A (Pemerintahan Agung), B (Keuangan), dan sebagainya

                       badan-badan                (sesuai dengan susunan Pemerintah ketika itu), kemudian terjadi
                                                  perubahan-perubahan, yaitu:
                  perlengkapan, itu
                                                           Komisi A (Kompartimen Luar Negeri),
                 tidak sepenuhnya                          Komisi B (Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri)
                       sama dengan                         Komisi C (Kompartimen Pertahanan/Keamanan).

               badan-badan yang                            D (Kompartimen Pembangunan),
                                                           E (Kompartimen Industri)
              namanya sama atau
                                                           F (Kompartimen Keuangan),
                mirip dengan DPR                           G (Kompartimen Kesedjahteraan),
                      sebelumnya ...                       H (Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat),
                                                           I (Kompartimen Agraria dan Pertanian) dan
                                                           J (Kompartimen P.D.K.) . Kemudian terjadi lagi perubahan-
                                                                               202
                                                          perubahan, yaitu:
                                                              Komisi A, Komisi Umun, yang meliputi Sekretariat Negara,
                                                             Kantor Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara,
                                                             Dewan Bahan Makanan, MPRS. DPA, Front Nasional,
                                                             Upenas, Lembaga Tenaga Atom, Lembaga Pembina

                                                  202  ibid




                                     dpr.go.id   166
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176