Page 172 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 172
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
Kesatuan Bangsa, Lembaga Pembina Djiwa Revolusi dan
Penerangan;
Komisi B, Hukum dan Ketatanegaraan meliputi bidang-
bidang Hukum Imigrasi, Mahkamah Agung, Kedjaksaan
dan Dalam Negeri;
Komisi C, Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri, meliputi
bidang-bidang Lembaga Pertahanan Nasional, Luar
Negeri, Angkátan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
Angkatan Kepolisian, Veteran, dan Demobilisan;
Komisi D, Ekonomi dan Keuangan, meliputi bidang-bidang
Perdagangan, Pertanian, Perhubungan, Keuangan, Badan
Pengawas Keuangan, Lembaga Kepariwisataan;
Komisi E, Pembangunan, meliputi bidang-bidang Tenaga
kerja, Peker- djaan Umum dan Tenaga, Perindustrian
Dasar dan Ringan, Perindustrian Tekstil dan Keradjinan
Rakyat, Pembangunan proyek-proyek Mandataris,
Pertambangan dan Migas; dan
Komisi F, Kesejahteraan, meliputi bidang-bidang
Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Sosial, dan
Kesehatan .
203
Tentang susunan Pimpinan Komisi dapat dikemukakan, pada
permulaannya tiap-tiap komisi dapat memilih sendiri untuk waktu satu
tahun sidang, ketua dan seorang atau lebih wakil ketuanya. Kemudian
Pimpinan tiap-tiap Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 Wakil
Tentang susunan Ketua, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR setelah mendengar
Pimpinan Komisi pertimbangan Panitia Musyawarah dan memperhatikan calon-calon
dapat dikemukakan, dari golongan. Dalam praktik, diusahakan agar Pimpinan tiap-tiap
pada permulaannya Komisi terdiri dari wakil-wakil lima golongan yang ada dalam DPR-
GR. Demikian pun mengenai susunan panitia Rumah Tangga, Panitia
tiap-tiap komisi Anggaran, atau Panitia-panitia Chusus senantiasa diusahakan adanya
dapat memilih kegotong-royongan dari 5 golongan-golongan dalam DPR-GR. Cara
sendiri untuk waktu pembicaraan dalam Badan-Badan Perlengkapan Pada permulaannya
satu tahun sidang, kewajiban Panitia Musyawarah ialah:
1. menetapkan acara rapat-rapat,
ketua dan seorang 2. bermusyawarah dengan Pemerintah mengenal penetapan
atau lebih wakil acara itu dan
ketuanya. 3. memberikan pertimbangan kepada Ketua DPR-GR tentang
penetapan acara rapat-rapat
203 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 167
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
