Page 177 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 177
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Undang-undang/Soal-soal tertentu. Dalam musyawarah pada tingkat
pemeriksaan-persiapan itu, diusahakan benar-benar oleh para anggota
dan Menteri yang bersangkutan untuk menyempurnakan Rancangan
Undang- undang/Usul yang dihadapi, sehingga tercapai kata mufakat,
baik mengenai prinsip yang terkandung di dalamnya maupun mengenai
pasal-pasal atau rumusannya. 208
Apabila belum atau tidak dapat dicapai kata mufakat yang
hanya terjadi satu dua kali, Pimpinan DPR-GR turut campur dan
mengusahakan tercapainya kata mufakat, biasanya dengan bantuan
Panitia Musyawarah, Pimpinan Golongan, dan/atau dengan
mengadakan pertemuan-pertemuan informal antara pihak-pihak
yang bersangkutan.
Setelah dilaksanakan beberapa tahun, untuk menyesuaikan
dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi selama itu,
prosedur pembicaraan empat tingkat itu disempurnakan lagi, yaitu
dengan Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 (Peraturan Tata tertib
Apabila DPR-GR ke-III) sehingga menjadi 5 tingkat sebagai berikut:
1. Pertama-tama diadakan pemeriksaan-persiapan oleh 5
belum atau tidak
Golongan-golongan dilingkungannja sendiri-sendiri (Istilah
dapat dicapai kata ,,Pemeriksaan-Persiapan” yang dahulu digunakan untuk
mufakat yang hanya menjebut pembahasan dalam Komisi-komisi sekarang
terjadi satu dua kali, digunakan untuk pembahasan dalam Golongan-golongan).
2. Selesai pemeriksaan-persiapan oleh Golongan-golongan,
Pimpinan DPR-GR
diadakan pembicaraan tingkat II dalam rapat pleno terbuka
turut campur dan (bukan rapat Gabungan Golongan-golongan yang tertutup,
mengusahakan dimana Pemerintah memberikan penjelasan tambahan dan
tercapainya kata para anggota mengajukan pertanyaan- pertanyaan untuk
dijawab oleh Pemerintah).
mufakat
3. Pada pembicaraan tingkat III Golongan-golongan mengadakan
rapat-rapat lagi (suatu tingkat baru) untuk menjimpulkan
pembicaraan tingkat II guna didjadikan bahan dalam
pemusjawaratan selanjutnya oleh para anggotanya.
4. Pembicaraan tingkat IV dilakukan dalam Komisi/Komisi-
komisi yang bersangkutan, Gabungan segenap Komisi
ataupun Panitia khusus, bersama-sama dengan Pemerintah,
dengan ketentuan, bahwa Pimpinan Komisi/Panitia khusus
harus berusaha agar tertjapainja kata mufakat: baik para
anggota DPR-GR. (juga anggota-anggota yang duduk dikomisi
208 ibid
dpr.go.id 172
