Page 179 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

atas kebijaksanaan pemerintah, adalah dengan cara pembentukan
undang-undang tersebut. Hanya saja, kedua hal itu turut serta pula
Panitia Anggaran, yang lebih dahulu harus memberikan mandatnya
untuk disampaikan kepada (komisi-komisi) DPR-GR. Titik berat
pekerjaan dilakukan pula secara musyawarah dalam komisi-komisi
(yaitu mengenai anggaran dari Kompartemen/Kementerian
yang berhubungan dengan Komisinya) atau Panitia Chusus pada
pembicaraan tingkat IV.
Usaha lain dalam bidang pengawasan, seperti hak mengadakan
penyelidikan atas peristiwa/hal-hal penting dilakukan pula oleh komisi-
komisi, yaitu dengan mengadakan peninjauan ke daerah, mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada, atau meminta keterangan-keterangan
dari Pemerintah berdasarkan surat- surat masuk yang diterima oleh
DPR-GR.
Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta keterangan-
keterangan dapat pula berlangsung dalam rapat pleno (yaitu
pembicaraan tingkat III). Akan tetapi, berbeda dengan Dewan-dewan
Perwakilan Rakyat yang mendahuluinya, DPR-GR sama sekali tidak
mengadakan perdebatan-perdebatan secara liberal dalam rapat
plenonya. Selain itu, pada saat pembicaraan Rancangan Anggaran
Negara atau (kadang-kadang) Keterangan Pemerintah mengenai
program kerja atau kebijaksanaan yang telah dijalankannya, hanya
ada 5 ataupun paling banyak 8 juru bicara golongan-golongan/
sub-sub golongan yang mengemukakan pendirian golongannya
masing-masing.
210
Usaha lain Selain Badan-Badan Perlengkapan DPR-GR atau pertemuan-

dalam bidang pertemuan informal tersebut, diadakan pula kerja sama antara DPR-GR
dan Pemerintah dengan cara membentuk Panitia-Bersama, dengan
pengawasan, memasukkan anggota-anggota DPR-GR sebagai anggota Panitia

seperti hak Negara, Badan Perantyang Departemen, Delegasi Pemerintah, dan
mengadakan lain-lain
Pada mulanya, DPR-GR berdasarkan Peraturan Tata-tertib ke-I
penyelidikan atas
(Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960), masih melanjutkan kebiasaan
peristiwa/hal-hal dari DPR tahun 1959, yaitu dengan mendengar Amanat Presiden pada

penting dilakukan permulaan tahun sidang (tanggal 15 Agustus) sebagai Kata-pengantar
pula oleh Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Negara, tetapi kemudian
kebiasaan itu tidak dilakukan lagi.
komisi-komisi

210 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dpr.go.id 174