Page 181 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sengaja telah mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat
yang terlebih dahulu telah singgah di pelabuhan Yokohama Jepang.
Dalam waktu yang tidak lama, Komisi Luar Negeri DPR-GR,
pada tanggal 29 Agustus 1960, menyusun dua buah Usul Pernyataan
Pendapat yang didukung oleh wakil-wakil semua golongan-golongan
dalam sejumlah komisi. Selanjutnya, hasil pernyataan pendapat
tersebut oleh Pimpinan DPR-GR langsung dibawa ke dalam rapat pleno
terbuka pada tanggal 31 Agustus 1960 yang merupakan rapat pleno
pertama DPR-GR. Dalam rapat pleno DPR-GR tersebut, dengan suara
bulat, DPR-GR menyetujui dua buah Usul Pernyataan Pendapat dari
Komisi Luar Negeri menjadi Pernyataan Pendapat DPR-GR setelah
mendengar pendapat Pemerintah dan kata-kata terakhir dari 5 juru
bicara Golongan dalam DPR-GR. 214
Menurut Pernyataan Pendapat yang pertama, DPR-GR pada
pada prinsipnya memberikan dukungan sepenuhnya untuk pemutusan
hubungan diplomatik dengan negara Belanda; mendesak Pemerintah,
ągar menyita segala modal Belanda; memberikan anjuran pada negara-
negara serta rakyat dari negara-negara yang sedang berkembang,
Menurut negara- negara Asia-Afrika terlebih, untuk memberikan solidaritasnya

Pernyataan atas perjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat
kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Pendapat yang Menurut Pernyataan Pendapat yang kedua adalah berkaitan

pertama, DPR- dengan sikap protes DPR-GR terhadap Pemerintah Jepang atas
GR pada pada diizinkannya kapal induk Belanda Karel Doorman berkunjung ke

prinsipnya Jepang, disertai anjuran kepada Pemerintah, agar mengadakan
langkah-langkah persiapan untuk pada waktunya mengambil tindakan-
memberikan tindakan tegas terhadap Jepang dalam bidang diplomatik maupun

dukungan ekonomi. Selanjutnya, diserukan kepada seluruh Parlemen Jepang
sepenuhnya untuk mendesak Pemerintahnya membatalkan izin kunjungan kapal

untuk pemutusan induk Belanda tersebut, dan kepada rakyat Jepang, agar menunjukkan
sikap solidaritasnya. Dalam pidato 17 Agustus 1961 (Resopim), Presiden
hubungan mengemukakan peningkatan politik konfrontasi terhadap Belanda,

diplomatik dengan baik dalam bidang politik ekonomi, maupun militer .
215
negara Belanda Pada saat itu, kemudian Presiden Sukarno menyatakan kesediaan
Indonesia untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda
dalam upaya penyerahan Pemerintah Irian Barat kepaada pemerintah
Indonesia secara utuh. Akan tetapi, sikap yang sebaliknya ditunjukkan

214 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Jakarta:Dpr-Gr, 1983,hal. 241,
215 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dpr.go.id 176