Page 178 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

lain) maupun Pemerintah dapat mengadakan perubahan
pada Rantyangan Undang-undang/Usul yang dihadapi
bersama. Djika tidak tertjapai kata mufakat, maka Pimpinan
DPR-GR membawa persoalannya dalam Panitia Musyawarah
atau menjalankan kebijaksanaan lain untuk mencapai kata
mufakat. Pembicaraan tingkat V dalam rapat pleno terbuka
dilakukan sebagai berikut:
Atas nama Pimpinan DPR-GR, salah seorang wakil Ketua
DPR-GR atau Ketua (Wakil Ketua) Komisi/Panitia khusus
yang bersangkutan membacakan Rumusan Pimpinan
mengenai pembicaraan tingkat IV; para juru bicara
go- longan-golongan mengucapkan kata-kata terakhir;
Pemerintah menyampaikan sambutannya dan akhirnya
DPR-GR mengambil keputusan.
Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa tidak
senantiasa pembicaraan suatu Rancangan Undang-
Undang atau usul lain melalui lima tingkatan pembicaraan,
karena Pimpinan DPR-GR dapat menetapkan lain setelah
mendengar Panitia Musyawarah, yaitu meniadakan
tingkatan-tingkatan pembicaraan yang dianggap tidak
perlu atau dapat dilewati. Usul Pernyataan pendapat yang
pada saat disusun dalam suatu komisi atau suatu Panitia
Chusus telah mendapat dukungan dari semua Golongan
dalam DPR-GR dan disetudjui pula oleh Menteri yang
bersangkutan biasanya langsung dibawa ke dalam rapat
pleno DPR-GR untuk disahkan 209 .
Penyempurnaan terakhir itu tidak membawa perubahan

Djika tidak dalam hakikat dari prosedur, yaitu musyawarah dan kata
mufakat tetap diusahakan dalam Komisi/Panitia khusus
tertjapai kata
secara intern sehingga dalam rapat pleno terbuka yang
mufakat, maka terakhir pada pokoknya hanya bersifat pengesahan dari
Pimpinan DPR- hasil-hasil musyawarah itu tanpa mengadakan perdebatan

GR membawa lagi.
persoalannya
Cara menggunakan hak Budget dan hak-hak lain.
dalam Panitia Cara DPR-GR melaksanakan wewenangnya untuk menetapkan
Musyawarah Anggaran Negara dan menjelesaikan Laporan Badan Pemeriksa
Keuangan, yang dapat dikatakan terletak dalam bidang kontrol

209 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 173
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018