Page 175 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 175
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
petunjuk-petunjuk Presiden yang diberikan dalam Amanat-pelantikan.
Dengan demikian, peraturan Tata-tertib DPR-GR ke-I (Peraturan
Presiden No. 14 tahun 1960), bahkan juga yang ke-l (Peraturan
Presiden No. 28 tahun 1960), masih memberikan kemungkinan bagi
DPR-GR untuk mengadakan pembicaraan dalam rapat-rapat pleno
secara leluasa (tanpa batasan jumlah pembicara dengan kesempatan
pula untuk mengajukan Usul-usul amandemen). Akan tetapi, dalam
praktiknya, hal itu tidak terjadi. Pada waktu itu, atas kebijaksanaan
Pd Ketua H. Zainul Arifin dan Menteri Penghubung DPR-MPR Ds.
W.J. Rumambi, yang kemudian disetujui pula oleh Pimpinan Golongan
dan Panitia Musjawarah DPR-GR maupun Pemerintah, Rancangan
Undang-undang atau pokok-pokok pembicaraan lain yang dihadapi
oleh DPR-GR ditempuh dengan prosedur sabagai berikut.
Pertama, diadakan pemeriksaan pendahuluan oleh lima
golongan, kemudian dilangsungkan pemeriksaan persiapan oleh rapat
komisi yang bersangkutan atau gabungan segenap komisi bersama-
sama dengan menteri yang bersangkutan secara musyawarah untuk
mendapatkan kata mufakat. Dengan tercapainya kata mufakat dalam
rapat komisi-komisi atau gabungan segenap komisi, dalam rapat Pleno
DPR-GR tidak perlu lagi diadakan pembicaraan panjang lebar dari
kepada wakil-wakil lima golongan-golongan, yaitu setiap golongan
seorang, diberi kesempatan untuk ”mengucapkan kata-kata terakhir”
Dengan sebagai kata persetujuan. 206
Prosedur pembicaraan sebagaimana yang telah diuraikan, yang
tercapainya kata berlaku bagi pembicaraan Rancangan Undang-undang atau pokok-
mufakat dalam rapat pokok pembicaraan lain, misalnya Usul Pernjataan Pendapat, mulai
komisi-komisi atau dilaksanakan oleh DPR-GR pada bulan Agustus 1960, sebulan sesudah
gabungan segenap terbentuknya DPR-GR., dan dilaksanakan terus sejak itu dengan sedikit
perubahan, khususnya dalam hal pembicaraan Rancangan Undang-
komisi, dalam rapat Undang, yaitu:
Pleno DPR-GR tidak a. sebelum diadakan pemeriksaan-pendahuluan oleh 5
perlu lagi diadakan Golongan dikalangannja sendiri lebih dahulu Menteri yang
pembicaraan panjang bersangkutan (dalam hal pembicaraan Rantyangan Undang-
undang dari Pemerintah) memberikan pendjelasan tambahan
lebar dari kepada dalam rapat Gabungan Segenap Komisi, yaitu sematjam rapat
wakil-wakil lima pleno tertutup DPR-GR, yang kemudian didjadikan Rapat
golongan-golongan Gabungan Golongan-golongan.
206 ibid
dpr.go.id 170
