Page 170 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

Semua perubahan mengenai kedudukan keuangan Ketua,
Wakil-ketua, dan Anggota tersebut yang sejak terbentuknya DPR-
GR dari tahun 1960 sampai pada tahun 1965 terjadi enam kali karena
penyesuaian dengan laju inflasi pada masa itu.

3.4.6 Peraturan Tata Tertib dan

Pelaksanaanya Pembuatan dan
perubahan-perubahannya.
Dalam melakukan tugasnya, DPR-GR mula-mula menggunakan
sebagai landasan kerjanya Peraturan Tata-tertib yang ditetapkan
dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 atas dasar pasal 6 Pen
Pres No. 4 tahun 1960 Peraturan Tata-tertib tersebut tidak dibuat oleh
DPR, seperti DPR-DPR sebelumnya.
Kemudian, peraturan tata-tertib tersebut mengalami dua
kali perubahan. Pertama kali segera sesudah Sidang Pertama MPRS
selesai, Pimpinan DPR-GR mengajukan usul-usul penyempurnaan. Hal
ini didorong oleh pesan Presiden dalam Amanat Penutupan Sidang
Kemudian,
Pertama MPRS, yaitu agar cara MPRS bersidang untuk menjadi contoh
peraturan tata- bagi lembaga-lembaga demokrasi selanjutnya. Usul-usul tersebut
tertib tersebut disetujui oleh Pemerintah dan lahirlah pada tanggal 29 Desember 1960

mengalami dua Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960. Peraturan ini memuat Peraturan
tata-tertib DPR-GR baru dan menggantikan Peraturan Presiden No.
kali perubahan.
14 tahun 1960. 201
Penyempurnaan kedua diusulkan oleh Pimpinan DPR-GR dengan
pertimbangan bahwa Peraturan tata-tertib perlu mencerminkan lebih
baik kedudukan DPR-GR dan perkembangan Demokrasi Terpimpin.
Dengan memperhatikan usul-usul itu, Pemerintah pada tanggal 15
September 1964 menetapkan Peraturan Presiden No. 32 tahum 1964
ialah peraturan tata-tertib ketiga yang digunakan sebagai pedoman
kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Jenis, Jumlah Badan-badan Perlengkapan.
Untuk melakukan tugasnya, DPR-GR mempunyai badan-badan
perlengkapan yang hampir sama dengan badan-badan perlengkapan
dari DPR. tahun 1959, yaitu:

201 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 165
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018