Page 168 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 168
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
3.4.5 Kedudukan Keuangan.
UU No. 81 tahun 1958 yang mengatur kedudukan keuangan,
Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPR masih tetap berlaku. Akan
tetapi, kemudian berkali-kali diadakan perubahan-perubahan dalam
bidang kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua, dan Anggota DPR
tersebut. Perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1961 dengan
Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961.
Sebagai alasan untuk mengadakan perubahan itu, pertama
dari segi hukum karena Undang-Undang No. 81 tahun 1958 masih
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sudah
tidak berlaku lagi; kedua dari segi sosial-ekonomi karena kedudukan
keuangan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada
waktu itu, yaitu para pegawai sipil dan pejabat-pejabat kepolisian
telah mendapat perbaikan dalam hal kedudukan keuangan, sehingga
imbangan antara kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota
dengan pegawai negeri dan pejabat-pejabat negeri tidak sesuai lagi.
Selain itu, dinyatakan oleh Pemerintah bahwa di bawah kekuasaan
Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan keuangan termaksud tidak
diharuskan ditetapkan dengan undang-undang seperti semula, tetapi
cukup dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai pula dengan apa
yang telah dicantumkan dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. 200
Dengan demikian, kita akan melihat bahwa untuk selanjutnya
dalam periode DPR-GR zaman Orde Lama ini semua perubahan
mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota:
DPR-GR diatur secara formil dalam bentuk Peraturan Pemerintah/
Peraturan Presiden.
Materi Undang-Undang No. 81 tahun 1958 sama sekali tidak
UU No. 81 mendapat perubahan-perubahan secara prinsipil. Perubahan-
perubahan yang dilakukan hanya mengenai jumlah uang yang diberikan
tahun 1958
dan berapa tambahan tunjangan. Hal ini dapat disimpulkan sebagai
yang mengatur berikut:
kedudukan 1. Gaji dan tunjangan representasi Ketua DPR-GR ditetapkan
keuangan, Ketua, dengan mengingat imbangan dengan gaji dan tunjangan
representasi Ketua MPRS. yang kedudukan keuangannja
Wakil Ketua dan
lebih tinggi daripada Ketua DPR-GRKarena gadji Ketua
Para Anggota DPR MPRS. ditetapkan sama dengan gadji Menteri Pertama, maka
masih tetap berlaku gadji Ketua DPR-GR disamakan dengan gaji Wakil Menteri
Pertama;
200 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 163
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
