Page 165 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

daripada Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Sesuai dengan Predikat ”Pemimpin Besar Revolusi” yang melekat
pada diri Presiden Sukarno, semua lembaga negara hanya menjadi
pembantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menurut bidangnya
masing-masing.
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, menurut pasal 1 ayat
(1) Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964, adalah sebagai Pembantu
Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang
legislatif; sedangkan kewajiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua
DPR-GR salah satu di antaranya ialah pada waktu-waktu tertentu
memberikan laporan kepada Presiden Mandataris MPRS/Pemimpin
Besar Revolusi (pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964).
Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan
negara yang tertinggi, kedaulatan rakyat, dilakukan oleh Madjelis
Permusjawaratan Rakyat. MPR ini terdiri atas anggota-anggota DPR
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan wakil-wakil
dari golongan-golongan.
197
Adapun DPR merupakan badan legislatif yang membuat
undang-undang bersama-sama dengan pemerintah (pasal 5 jo pasal
20), termasuk wewenang itu ialah mengesahkan/menolak peraturan-
peraturan Pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan
oleh Pemerintah berdasarkan pasal 22 Undang-undang Dasar yang
DPR menurut
disebabkan hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Undang-Undang Dalam konteks tersebut, DPR menurut Undang-Undang Dasar

Dasar mempunyai mempunyai wewenang membuat usul inisiatif rancangan Undang-
wewenang Undang (pasal 21) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja
Negara (pasal 23).
membuat usul
Beberapa soal pokok tidak dapat diselesaikan tanpa turut
inisiatif rancangan sertanja DPR. karena memerlukan persetudjuan DPR seperti pernjataan

Undang-Undang perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal
(pasal 21) dan 11) atau karena harus diatur undang-undang, misalnjasyarat-syarat dan
akibat-akibat keadaan bahaya (pasal 12), Susunan Dewan Pertimbangan
menetapkan
Agung (pasal 16), pemerintahan daerah (pasal 19), pajak, macam dan
Anggaran harga mata uang dan keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan

Pendapatan dan (pasal 23), susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman (pasal
Belandja Negara 24), kewarga-negaraan (pasal 26), syarat-syarat pembelaan negara
(pasal 30).
(pasal 23).
Peraturan tata-tertib DPR-GR. sesuai dengan ide Manipol

197 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dpr.go.id 160