Page 163 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pimpinan
Di bawah pimpinan Pd. Ketua dan Pd. Wakil Ketua, pada
tanggal 30 Juni 1960 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk
pertama kali mengadakan rapat pleno. Kemudian, hal ini terjadi
perkembangan, yaitu dengan Keputusan Presiden No. 241 tahun 1960
tanggal 20 September 1960 Pd. Ketua H. Zainul Arifin dan Pd. Wakil
Ketua Arudji Kartawinata masing-masing diangkat menjadi Ketua
dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Untuk
menyesuaikan dengan susunan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan
Rakyat Sementara, dengan Keputusan Presiden No. 339 tahun 1960
tanggal 26 Desember 1960, susunan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong dilengkapi sehingga terdiri atas 5 orang, yaitu
Ketua: H. Zainul Arifin dan para Wakil Ketua: I.G.G. Subamia (Golongan
Nasionalis), Aruji Kartawinata (Golongan Agama), M.H. Lukman
(Golongan Komunis), dan Let. Kol. (P) Mursalin Daeng Mamanggung
(Golongan Karya Angkatan Bersendjata).
Dalam hubungan ini, perlu diketahui bahwa Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Presiden diangkat dengan
ketentuan harus bersama-bersama merupakan kesatuan pimpinan dan
oleh karenanya sejak itu tidak disebut lagi urutannya. Perubahan dalam
kedudukan pimpinan kemudian terjadi dengan adanya re-grouping
Kabinet Kerja, yaitu mula-mula Ketua Royong mendapat kedudukan
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Wakil Menteri
Pertama (sewaktu regrouping pertama) dan selanjutnya sebagai
Menteri Koordinator (sejak regrouping kedua), sedangkan para Wakil
Ketua berkedudukan sebagai menteri-menteri.
Dengan meninggalnya Menko/Ketua H. Zainul Arifin pada
tanggal 2 Maret 1963, terjadi perubahan lagi sehingga sekarang
pimpinan terdiri atas Menko/Ketua Arudji Kartawinata dan para
Perubahan dalam Menteri-menteri/Wakil-wakil Ketua: LG.G. Subamia (Nasionalis), H.A.

kedudukan Sjaichu (Agama), M.H. Lukman (Komunis), dan Laksamana Muda Laut
pimpinan Mursalin Daeng Mamanggung (Karya ABRI).
Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 339 tahun 196
kemudian terjadi tanggal 26 Desember 1960, anggota Pimpinan DPR-GR diambil dari
dengan adanya anggota-anggota berbagai golongan. Hal tersebut merupakan salah

re-grouping satu realisasi ide Presiden Sukarno bahwa Revolusi Indonesia belum
Kabinet Kerja, ... selesai bahwa Revolusi Indonesia hanya dapat diselesaikan jika ada
persatuan Nasional yang terwujud dalam aliran-aliran Nasakom
(Nasionalis, Agama, Komunis). Menurut kesimpulan analisis Presiden

dpr.go.id 158