Page 158 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 158

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942



                                                  penderitaan rakyat atau sosialisme ala Indonesia, atau sosialisme
                                                  Indonesia”, demikian dinjatakan dalam Amanat Presiden tanggal 25
                                                  Djuni 1960 tersebut .
                                                                    191
                                                       Dalam mewudjudkan pola pemikiran Demokrasi Terpimpin
                                                  itulah dianggap suatu keharusan oleh Presiden untuk secara drastis
                                                  merombak susunan dan cara kerja Dewan Perwakilan Rakyat.


                                                  3.4.2 Keanggotaan

                                                  Jumlah dan Mutasi
                                                       a.  Seperti telah diutarakan, berdasarkan Penetapan Presiden
                                                          No. 4 tahun 1960, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
                                                          Gotong Royong terdiri atas wakil-wakil dari golongan-
                                                          golongan politik, golongan-golongan karya, dan seorang dari
                                                          wakil Irian Barat. Semuanya diangkat oleh Presiden. Pengisian
                                                          keanggotaan ini dilaksanakan dengan Keputusan Presiden
                                                          No. 156 tahun 1960 dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
                                 Dalam
                                                          Royong ditetapkan terdiri atas 283 anggota, yaitu:
                      mewudjudkan                         130 anggota-anggota mewakili 9 buah golongan-golongan

                      pola pemikiran                      politik/partai-partai, yang oleh pemerintah dianggap dapat
                           Demokrasi                      memenuhi syarat-syarat Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959
                                                          tentang penyederhanaan partai-partai. Adapun perincian
                    Terpimpin itulah
                                                          jumlah anggota Golongan-golongan politik/partai-partai
                     dianggap suatu                       adalah sebagai berikut.

                     keharusan oleh                             P.N.I.          44   orang,
                      Presiden untuk                            N.U.            36  orang,
                                                                P.K.I.          30  orang,
                        secara drastis
                                                                P.K.I.          30  orang,
                           merombak                             Parkindo        6   orang,

                        susunan dan                             Partai Katholik   5   orang,
                  cara kerja Dewan                              P.S.I.I.        5   orang,
                                                                Perti           2   orang,
                 Perwakilan Rakyat.
                                                                Partai Murba    1   orang dan
                                                                Partindo        1   orang.
                                                                Dalam perwakilan golongan-golongan politik/partai-
                                                          partai tidak terdapat wakil wakil dari Partai Masyumi, PSI,
                                                          Partai Buruh, PRL, dan partai-partai lainnya yang oleh
                                                          Pemerintah dianggap tidak dapat memenuhi syarat-syarat


                                                  191   Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   153
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163