Page 156 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

3.4 Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Pada Masa DPR-GR

3.4.1 Pembentukan
Kegagalan pada sidang konstituante berdampak pada
diproklamasikan oleh Presiden Sukarno suatu Dekrit Presiden
untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 5
Juli 1959. Hal ini ternyata juga berdampak secara langsung maupun
tidak langsung pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik terhadap
susunannya maupun mengenai cara kerjanya. Kemudian, pada
tanggal 24 Juni 1960 dikeluarkan Penetapan Presiden No. 4/1960 yang
mengatur Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-
GR) Penetapan Presiden juga merupakan kelanjutan dari Penetapan
Presiden No. 3 tahun 1960, yang menghentikan pelaksanaan tugas dan
pekerjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1959.
190
Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan
Presiden No. 4 tahun 1960 itu, pada tanggal 25 Juni 1960 berturut-
turut dengan Keputusan Presiden No. 155 dan No. 156 oleh Presiden
membuat ketetapan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Istilah “Gotong- tahun 1959 serta pengangkatan anggota-anggota baru dari Dewan
Royong” ditambahkan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. Sesuai dengan keinginan Presiden
dan sebagaimana diwujudkan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun
di belakang nama
1960 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bukan hanya
Dewan Perwakilan namannya yang baru tetapi susunannya baru dan berbeda dengan

Rakyat untuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.
menekankan Istilah “Gotong-Royong” ditambahkan di belakang nama Dewan
Perwakilan Rakyat untuk menekankan kehendak Presiden bahwa
kehendak Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat yang terbentuk tersebut harus menempuh
bahwa Dewan mekanisme kerja yang lain daripada Dewan Perwakilan Rakyat dalam

Perwakilan Rakyat masa demokrasi liberal. Presiden dalam amanatnya pada Dewan
yang terbentuk Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Juli 1959 mengharapkan adanya
kerja sama atas dasar bantu membantu antara pemerintah bersama
tersebut harus
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Akan tetapi, cara
menempuh kerja gotong-royong yang demikian itu belum dapat diwujudkan

mekanisme kerja yang dalam DPR pada priode 1959. Oleh sebab itu, dibentuklah DPR-GR
lain yang memberikan suatu corak khas kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dalam periode ini yang sejalan dengan pemikiran Presiden untuk

190 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia, Jakarta:DPR-
GR, 1983,hal. 241,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 151
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018