Page 166 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 166
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang usaha-usaha DPR untuk
melaksanakan tugasnya yang termuat dalam peraturan tata-tertib 1959,
seperti usaha-usaha mengajukan pertanyaan, meminta keterangan,
dan mengadakan penyelidikan apalagi ketentuan-ketentuan mengenai
hak-hak parlementer (hak bertanya, hak interpelasi, dan sebagainya)
yang diatur dalam Peraturan Tata-tertib DPR 1950.
Akan tetapi, menurut penjelasan ketika itu daripada Pd. Ketua
tentang Peraturan Tata-tertib DPR-GR yang diberikan dalam rapat
pleno terbuka pada tangal 13 Djuli 1960, kegiatan-kegiatan seperti
mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernjataan
pendapat, atau mengadakan penjelidikan, yaitu kegiatan-kegiatan yang
terletak dalam bidang pengawasan atas kebijaksanaan Pemerintah,
tidak dihapuskan begitu saja, karena komisi-komisi DPR-GR dapat
menampung kegiatan-kegiatan itu.
menurut penjelasan 3.4.4 Hubungan antara DPR-GR dengan
ketika itu daripada Lembaga-lembaga Negara lainnya.
Pd. Ketua tentang Berdasarkan pasal I ayat (1) Peraturan Presiden No. 32 tahun
Peraturan Tata- 1964, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Pembantu
Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang
tertib DPR-GR yang
legislatif dan yang anggotanya juga menjadi anggota MPRS adalah
diberikan dalam Dewan yang bantu membantu dengan Pemerintah berdasarkan
rapat pleno terbuka musyawarah atas asas kegotong--royongan dalam rangka Demokrasi
198
pada tangal 13 Djuli Terpimpin menuju cita-cita sosialisme Indonesia .
Dalam perkembangan selanjutnya hubungan yang terjalin
1960
antara DPR-GR sebagai pembantu dalam bidang legislatif dengan
Presiden/Mandataris MPRS. Pemimpin Besar Revolusi adalah tunduk
sepenuhnya kepada Manipol dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.
Sementara itu, adanya predikat “Pemimpin Besar Revolusi” adalah
juga sepenuhnya untuk memenuhi pedoman pelaksanaan Manipol
bahwa suatu revolusi hanya dapat berlangsung dan berakhir secara
baik, jika ada:
Satu Pimpinan Revolusi yang revolusioner.
Satu ideologi dan konsepsi Nasional yang revolusioner jelas,
tegas, dan terperinci (Lihat angka Romáwi II, angka biasa 3
dalam Keputusan D.P.A. No. 1/Kpts/SD/1/61)
198 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 161
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
