Page 173 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Kemudian, tugas Panitia Musyawarah itu disesuaikan dengan
perkembangan pelaksanaan tugas DPR-GR maupun Pimpinan DPR-
GR sehingga menjadi:
1. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPR-GR untuk
melancarkan segala perundingan atas dasar musyawarah
untuk mencapai mufakat,
2. bermusyawarah dengan Pimpinan DPR-GR tentang acara
rapat (yang ditetapkan oleh Pimpinan) dan pelaksanaannya
maupun tentang hal-hal lain.
Menurut rumusan tugas yang terakhir itu seakan-akan tidak
perlu diadakan musyawarah dengan Pemerintah, tetapi dalam praktik
dan ini sesuai dengan kebiasaan sejak DPR tahun 1959, Pemerintah
(dalam hal ini diwakili oleh Menteri Penghubung) senantiasa turut
serta dalam penetapan acara rapat: oleh Pimpinan DPR-GR juga dalam
rapat-rapat Panitia Musyawarah sewaktu panitia itu memberikan
pertimbangan-pertimbangannya kepada pimpinan mengenai acara
rapat atau pelaksanaannya, Pemerintah selalu ikut serta. Panitia Rumah
Tangga mula-mula berkewajiban:
1. memeriksa dan menetapkan Rancangan Anggaran Belanja,
Menurut
2. mengawasi dan minta pertanggungjawaban dari Sekretaris
rumusan tugas jenderal DPR-GR tentang pimpinannya atas Sekretariat,
yang terakhir itu 3. memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan/

seakan-akan tidak pemberhentian pegawai Sekretariat.
Dengan adanya peralihan beberapa wewenang kepada Pimpinan
perlu diadakan
DPR-GR, kemudian Panitia itu tidak lagi ikut mengawasi Sekertariat,
musyawarah tetapi bertugas sebagai badan pembantu dan badan pertimbangan bagi
dengan Pimpinan DPR-GR mengenai segala urusan kerumahtanggaan Dewan

Pemerintah ... Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 204
Tugas kewajiban Panitia Anggaran ialah mengikuti penyusunan
Rancangan Anggaran Negara dari semula, memberikan pendapatnya
kepada DPR-GR tentang Rancangan Anggaran (setelah rancangan itu
dengan resmi disampaikan kepada DPR-GR), baik Anggaran Induk
maupun Anggaran Tambahan, dan tentang hasil-hasil Badan Pemeriksa
Keuangan. Dalam mengikuti penyusunan Rancangan Anggaran,
mula-mula panitia itu hanya boleh mengadakan hubungan dengan
Departemen Keuangan.
Akan tetapi, kemudian panitia diberi wewenang untuk
menghubungi pula, selain Departemen Urusan Anggaran (Departemen

204 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dpr.go.id 168