Page 183 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 183

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                  H.A. Syaikhu (Ketua rombongan) Manai Sofian, Brigdjen. Latief
                                                  Hendraningrat dan Karel Supit sebagai penasehat-penasehat
                                                  delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri
                                                  Soebandrio dalam usahanya menggagalkan politik dekolonisasi atau
                                                  internasionalisasi yang dilakukan oleh Belanda di PBB.
                                                       Ketika delegasi Indonesia di PBB sedang menghadapi Belanda
                                                  tersebut, DPR-GR atas usul Komisi Luar Negeri segera menyatakan
                                                  pendiriannya dengan menetapkan Pernyataan Pendapat pada tanggal
                                                  13 Oktober 1961, yang pada prinsipnya berisi hal-hal sebagai berikut.
                                                       1.   Mendukung penuh sikap tegas delegasi Republik Indonesia
                                                          di PBB.
                                                       2.  Menolak secara keras pidato  singgasana Ratu  Belanda
                                                          dan Menteri Luar Negeri Belanda (J. Luns) yang
                                                          telah menyalahgunakan dan salah dalam memaknai
                                                          istilah”selfdetermination”.
                                                       3.  Menolak keras setiap bentuk internasionalisasi Irian Barat,
                                                          karena melanggar hal tersebut sangat melanggar keutuhan
                                                          wilayah Republik Indonesia dan tidak akan membawa
                                                          penyelesaian ,bahkan akan menjadi sumber ketidakamanan
                                                          yang lebih besar lagi bagi umat manusia.
                                                       4.  Mendukung adanya politik konfrontasi Pemerintah dan
                                                          menganjurkan agar dalam waktu yang singkat Irian Barat
                                                          harus telah kembali kedalam wilayah kekuasaan Republik
                      Ketika delegasi
                                                          Indonesia dengan jalan apapun juga, sesuai dengan Perintah
                   Indonesia di PBB                       Harian Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada
              sedang menghadapi                           hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1961.

                   Belanda tersebut,                   5.  Menbuat seruan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar seiap
                                                          saat sedia menerima komando untuk membebaskan Irian
                  DPR-GR atas usul
                                                          Barat dari cengkraman pemerintah Belanda .
                                                                                                  218
                Komisi Luar Negeri                     Usaha  Belanda  di PBB  dapat  digagalkan  setelah delegasi
                segera menyatakan                 Indonesia ber juang dengan sengit dalam forum internasional tersebut.

                        pendiriannya              Kemudian, pada bulan-bulan berikutnya, Belanda membentuk Negara
                                                  Papua dengan Dewan Papua, lagu kebangsaan dan bendera Papua di
                               dengan
                                                  Irian Barat. Atas dasar kondisi Irian Barat yang makin tidak kondusif
                         menetapkan               dengan konfrontasi itu, lahirlah Tri Komando Rakyat (TRIKORA).
                           Pernyataan             Amanat Trikora diberikan oleh Presiden pada tanggal 19 Desember 1961

                             Pendapat             di Yogjakarta pada hari peringatan penyerbuan Yogjakarta oleh Belanda


                                                  218   Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




                                     dpr.go.id   178
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188