Page 187 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

4. Angkatan Perang Belanda mulai saat itu juga berangsur
dipulangkan kenegeri Belanda. Yang belum pulang, akan
ditaroh dalam pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk
operasi-operasi militer.
5. Antara Irian Barat dan Daerah Republik Indonesia lainnya,
adalah lalu-lintas bebas.
6. Tanggal 1 Januari 1963, atau 31 Desember 1962, bendera Sang
Merah Putih secara resmi akan dikibarkan disamping bendera
PBB.
7. Pemulangan Angkatan Perang Belanda dan pegawai Belanda
harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963, dan sebentar sesudah
itu Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengoper
Pemerintahan di Irian Barat, dari tangan PBB ketangan
Indonesia .
222
Selanjutnya berdasarkan “preliminary understanding” dan
”aide memore” tersebut, perundingan resmi antara Delegasi Republik
Indonesia dan wakil-wakil Negeri Belanda dengan bantuan wakil
pribadi Pd. Sekdjen. PBB menghasilkan persetudjuan antara Republik
Indonesia dan Kerajaan Nederland mengenai Irian Barat yang
penandatanganannya telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1962,
yang kemudian dikenal dengan New York Agreement. Pada tanggal 1
September 1962, DPR-GR mengeluarkan Pernyataan Pendapat DPR-GR
yang berhubungan dengan penandatanganan persetujuan tersebut,
yang pokok isinya sebagai berikut:
1. membenarkan dan menjetujui kebijaksanaan P.J.M. Presiden/
Selanjutnya Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi dalam
berdasarkan menerima persetujuan Indonesia-Nederland yang ditanda-

“preliminary tangani pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai penyerahan
Irian Barat kepada Republik Indonesia dan tetap memberi
understanding” kepercayaan sepenuhnya kepada PJM Presiden/Panglima

dan ”aide memore” Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, untuk melakukan
tersebut, perundingan langkah-langkah selanjutnya.

resmi antara Delegasi 2. mengajak dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia
untuk lebih memperkuat persatuan dan mempertinggi
Republik Indonesia kewaspadaan Nasional. Pasal 16 dan 17 (Advis, assistensi dan

dan wakil-wakil partisipasi PBB) dalan New York Agreement selengkapnja sbb:
Negeri Belanda

222 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dpr.go.id 182