Page 192 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 192
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
Malaysia ditolak dan tidak akan diadakan pembicaraan lagi, Presiden
Sukarno menganjurkan kepada rakyat untuk menggalang kekuatan
dan potensi di dalam negeri untuk menjamin kelangsungan revolusi
Indonesia dan untuk menghadapi bahaya yang selalu mengancam .
229
Anjuran Presiden Soekarno itu diucapkan dalam pidato
konferensi Presidium Kabinet Tunggal seluruh Indonesia di Istana
Negara Jakarta, 16 Maret 1964. Dalam pidato tersebut, Presiden
Sukarno mengomandokan adanya gerakan Sukarelawan Indonesia
untuk mengimbangi adanya mobilisasi massa umum di Malaysia. Satu
hari kemudian DPR-GR mengeluarkan suatu Pernyataan Pendapat,
yang pada prinsipnya menyatakan dukungan sepenuhnya kepada
komando tersebut. Di samping itu, segenap Pimpinan DPR-GR dan
seluruh Anggota DPR-GR menyatakan menjadi Anggota Gerakan
Sukarelawan. Sebagai tindakan yang nyata dalam bidang legislatif
terhadap Komando Gerakan Sukarelawan, DPR-GR mengambil peran
pemrakarsa untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang
tentang Gerakan Sukarelawan. Pimpinan DPR-GR pada tanggal 24
Maret 1964 membentuk suatu Panitia Chusus yang diberi tugas
untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tersebut. RUU tentang
Gerakan Sukarelawan ini yang kemudian disetujui oleh DPR-GR
maupun Pemerintah dalam rapat Paripurna tanggal 30 Juni 1964. RUU
ini mengatur soal pengorganisasian, kepemimpinan, perlindungan
hukum, serta jaminan sosial bagi para sukarelawan. Dengan adanya
undang-undang tersebut (Undang-undang No. 9 tahun 1964, Lembaran
Negara No. 72, tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia), terdapat
landasan hukum untuk menggerakkan para sukarelawan dan mengatur
penampungannya.
Anjuran Presiden Selanjutnya, pada tanggal 27 April 1964, Pemerintah
Soekarno itu menyampaikan keterangan mengenai kebijaksanaan dalam 5 bulan
diucapkan dalam sebelumnya, yang diutarakan pula mengenai kebijaksanaan Pemerintah
dalam persoalan Malaysia. Berkenaan dengan keterangan Pemerintah
pidato konferensi ini, DPR-GR mengeluarkan suatu pernyataan pendapat, yang pokok-
Presidium Kabinet pokok prinsipnya adalah sebagai berikut.
Tunggal seluruh 1. DPR-GR mendukung sepenuhnnya pendirian Pemerintah
Indonesia di Istana untuk dibawah pimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi
Negara Jakarta, 16 lebih meningkatkan lagi perjuangan menentang imperilisme
dan kolonialisme, khususnya pelaksanaan konfrontasi total
Maret 1964 terhadap Malaysia ;
229 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 187
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
