Page 191 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 191

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                  menandatangani  dokumen  pada tanggal 9 Juli  1963  di London.
                                                  Dokumen itu adalah salah satu bentuk persetujuan antara Inggris dan
                                                  Tanah Melayu untuk membentuk Federasi Malaysia. Pembentukan
                                                  tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963. Akhirnya,
                                                  Malaysia diproklamasikan pada tanggal 18 September 1963.
                                                       Tantangan terhadap proklamasi kemerdekaan Malaysia
                                                  tersebut, awalnya, dicetuskan oleh rakyat Kalimantan Utara, dengan
                                                  diproklamasikannya Negara Kalimantan  Utara pada tanggal 8
                                                  Desember 1962, yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Kalimantan
                                                  Utara (TNKU). Pada tanggal 3 Januari 1963 Perdana Menteri Kalimantan
                                                  Utara Azhari mengangkat Ahmad Fadillah, Ketua Panitia Pembela
                                                  Revolusi Kaltara di Jakarta, sebagai wakil tetap Pemerintah Negara
                                                  Kesatuan Kaltara.
                                                       Presiden Soekarno tidak menjetujui adanya negara Malaysia
                                                  yang dianggapnya sebagai ciptaan “Nekolim” sehingga dilantarkanlah
                                                  politik konfrontasi terhadap Malaysia. Dalam pelaksanaan politik
                                                  konfrontasi dalam bidang politik diplomasi, Presiden Sukarno telah
                                                  menjetujui pula untuk menerima jaksa Agung Amerika Serikat, Robert
                 Presiden Soekarno                Kennedy, sebagai utusan Pribadi Presiden Johson, yang menyarankan

                    tidak menjetujui              agar persoalan Malaysia diselesaikan lagi melalui meja perundingan.
                                                  Pertemuan pertama dengan Robert Kennedy dilakukan di Tokyo, yang
                      adanya negara               kemudian dilanjutkan di Jakarta.
                                                                               228
                       Malaysia yang                   Dari pembicaraan itu, tercapai beberapa prosedur dalam
                        dianggapnya               mencari penyelesaian masalah Malaysia secara damai, yaitu dengan

                     sebagai ciptaan              didahului suatu cease-firestandfast yang akan segera disusul dengan
                                                  musyawarah tingkat Menteri antara ketiga pihak, yaitu Indonesia,
                “Nekolim” sehingga                Filipina, dan Kuala Lumpur. Dalam hubungan ini, Presiden Soekarno

              dilantarkanlah politik              memerintahkan penghentian tembak menembak pada tanggal 23
              konfrontasi terhadap                Januari 1964, yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 1964.

                              Malaysia.                Selanjutnya perundingan terjadi di Bangkok, yang terbagi
                                                  dalam dua tahap, yaitu masing-masing tanggal 5 sampai 10 Februari
                                                  1964 dan 3 sampai 6 Maret 1964. Ternyata Perundingan-perundingan
                                                  tersebut mengalami kegagalan karena pihak Kuala Lumpur mengajukan
                                                  tuntutan supaya Indonesia menarik pasukan-pasukannya yang
                                                  membantu rakyat Kalimantan Utara dan agar Indonesia mengakui
                                                  Malaysia sebagai kenyataan. Karena kompromi yang diajukan oleh
                                                  Indonesia untuk mengakhiri konfrontasi secara berangsur-angsur
                                                  sesuai dengan kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian persoalan

                                                  228  Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




                                     dpr.go.id   186
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196